Gerakan Pemuda Madura dan LSKAP Gelar Aksi di Kejati Jatim Tuntut Selesaikan Kasus-kasus ini

Gerakan Pemuda Madura (Gapura) Dan Lingkar Studi Dan Advokasi Kebijakan Publik, gelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Gerakan Pemuda Madura dan LSKAP Gelar Aksi di Kejati Jatim Tuntut Selesaikan Kasus-kasus ini
TRIBUNJATIM.COM/AQWAMIT TORIK
Aksi demo di depan kantor Kejati Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, pada Selasa (14/8/2018) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gerakan Pemuda Madura (Gapura) bersama Lingkar Studi Dan Advokasi Kebijakan Publik, gelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Selasa (14/8/2018).

Aksi ini digelar untuk mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang ada di Jawa Timur.

Muhri Andika selaku kordinator lapangan aksi mengatakan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur merupakan pelayan masyarakat, yang harus bisa melayani masyarakat terkait laporan-laporan kasus korupsi.

"Kami ingin menyampaikan aspirasi dan menuntut, banyak sekali kasus yang sampai saat ini belum diusut tuntas oleh pihak Kejati," jelas Muhri Andika, Selasa (14/8/2018).

Dalam tuntutannya Muhri menjelaskan semua tuntutannya, diantaranya :

1. Mendesak Kejati untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana hibah Dispora
Pamekasan TA 2014 senilai Rp 2 miliar.

2. Diharapakan untuk mengusut tuntas Kasus Mark up pembelian pertokoan CLM Rp 7,5 miliar.

3. Usut tuntas dugaan penyimpangan DD dan ADD di seluruh desa, Kabupaten Pamekasan.

4. Usut tuntas hilangnya beras bulog sebanyak 1,504 ton di Sub Drive XII, Madura senilai Rp 12 miliar.

5. Usut tuntas Adhoc di Disdik Pamekasan TA 2008 senilai Rp 1,9 miliar.

6. Usut tuntas penghentian kasus PT. SMP yang telah menetapkan tersangka Hasan Ali, yang diduga kerugian negara rp 16 miliar

7. Tegakkan undang-undang no 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi, yang mana pelapor harus diberikan informasi paling lama 30 hari.

8. Usut tuntas pemotongan Dana hibah P2SEM yang diduga dilakukan oleh oknum DPRD Jatim periode 2004-2009 dengan nilai bervariasi dari Rp 2,5 miliar sampai Rp 31 miliar.

Penulis: Aqwamit Torik
Editor: Edwin Fajerial
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved