Demi Pariwisata, Pemkab Malang Dorong Terbentuknya Badan Otorita Bromo Tengger Semeru

Badan Otorita Pariwisata Bromo Tengger Semeru (BOPBTS) terus didorong untuk dibentuk oleh Pemkab Malang, demi pariwisata.

Demi Pariwisata, Pemkab Malang Dorong Terbentuknya Badan Otorita Bromo Tengger Semeru
KOMPAS.com/RONNY ADOLOF BUOL
Matahari terbit di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemkab Malang terus mendorong terbentuknya Badan Otorita Pariwisata Bromo Tengger Semeru (BOPBTS). Hal itu sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha Pariwisata di Kabupaten Malang.

Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan, pihaknya seringkali menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai Fasilitasi Persiapan BOPBTS. Kegiatan tersebut akan terus ditingkatkan untuk pencapaian hasil maksimal dalam persiapan pembentukan BOPBTS untuk mewujudkan Pariwisata Nasional di Provinsi Jatim dan khususnya Malang Raya.

"Untuk itu, kami komitmen penuh dalam mendukung persiapan terbentuknya BOPBTS," kata Rendra Kresna dalam FGD BOPBTS, Senin (20/8/2018).

Dijelaskan Rendra, pihaknya telah beberapa kali melaporkan persiapan Pemkab Malang dalam pembentukan BOPBTS ke Pemerintah Pusat. Diantaranya persiapan dari segi pembebasan lahan terkait akses menuju ke wisata Gunung Bromo.

Selain itu, dukungan aksesbilitas dari Bandara Abdulrachman Saleh Malang juga telah dilakukan Pemkab Malang dengan terus meningkatkan kualitas jalan penghubung.

Bahkan, dua lokasi yakni Desa Duwetkrajan Kecamatan Tumpang dan Desa Wonosari Kecamatan Wonosari bisa menjadi bagian BOPBTS.

Dimana kedua Desa tersebut dirasa bisa menjadi tempat cukup layak untuk mendukung BOPBTS karena daerahnya sudah berbasis wisata serta telah ada sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan wisatawan yang terjaga dengan baik.

"Dan manakala BOPBTS terwujud maka kami berharap untuk pengembangannya bisa dilakukan mulai punggung sampai kaki Gunung Bromo, sehingga wisatawan tidak hanya berkunjung sehari hingga dua hari saja, namun bisa lebih lama lagi. Karena mereka bisa terfasilitasi menikmati berbagai macam budaya, seni, maupun kuliner, yang telah disiapkan Pemkab Malang," ucap Rendra Kresna.

Sementara Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata serta Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Indra Ni Tua mengatakan, digelarnya FGD merupakan langkah untuk memulai koordinasi awal pembentukan BOPBTS sesuai instruksi Pemerintah Pusat.

"Kami dari Kementerian Pariwisata hanya memfasilitasi sampai terbentuknya BOPBTS, dengan harapan nantinya ada pengelolaan yang sifatnya satu pintu dengan melibatkan semua stakeholder. Soal siapa pengelolanya akan dirumuskan melalui penyusunan BOPBTS," kata Indra.

Halaman
12
Penulis: Achmad Amru Muiz
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved