Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Kembali Diperiksa, Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer

Dugaan kasus korupsi pengadaan komputer terus diusut polisi dengan memeriksa Kepala Dindik Kota Madiun.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Kembali Diperiksa, Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer
SURYA/RAHADIAN BAGUS
Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Heri Wasana, diperiksa di Unit Pidana Korupsi, Polres Madiun Kota, Jumat (24/8/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Tim Unit Pidana Korupsi Polres Madiun Kota kembali memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Heri Wasana, Jumat (24/8/2018) siang.

Ia diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan komputer pada 2016-2017 untuk SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Pantauan di lokasi, sekitar pukul 11.00 WIB, Heri Wasana yang mengenakan batik lengan panjang warna biru masih diperiksa di ruangan penyidik. Pemeriksaan Heri Wasana hari ini merupakan pemanggilan yang kedua.

Informasi yang dihimpun, pada pemeriksaan pertama Heri Wasana ditanya mengenai pengadaan komputer tahun 2017 bagi SD negeri di Kota Madiun.

Sedangkan pemeriksaan kedua, diperiksa terkait pengadaan komputer tahun 2016 untuk SMP negeri di Kota Madiun.

Sebelumnya, penyidik juga telah memangil mantan Kadindik Gandhi Hatmoko, mantan Plt Dindik Heri Ilyus, Bendahara Dinas Pendidikan Kota Madiun, Yayuk Kundariyati, Kepala Seksi Pendidikan SMP Kota Madiun, Henrikus Titis.

Terhitung sudah sekitar tujuh bulan Polres Madiun Kota menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan komputer di Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Sekitar 24 saksi dari kalangan pejabat di Dinas Pendidikan, guru dan pegawai sekolahan sudah diperiksa.

Diberitakan sebelumnya, Kapolres Madiun, AKBP Nasrun Pasaribu mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan sinkronisasi keterangan dari para saksi ahli, untuk kemudian akan segera dilakukan gelar perkara.

"Keterangan dari para saksi ahli masih kami sinkronkan untuk dilaksanakan gelar perkara," kata AKBP Nasrun Pasaribu saat dimintai keterangan, Kamis (16/8/2018) siang di Mapolres Madiun Kota.

Ketika ditanya, apakah sudah ada bukti atau temuan kerugian negara dalam kegiatan pengadaan komputer tahun 2016-2017, pihak kepolisian masih menunggu hasil dari BPKP.

"Sampai saat ini belum ada hasilny, kami masih tunggu hasilnya dari tim BPKP," katanya.

Dengan belum ditemukannya bukti atau temuan kerugian negara dari BPKP, dan juga beluk dilakukan gelar perkara, pihaknya hingga saat ini belum menetapkan tersangka.

"Sampai saat ini tidak ada tersangka, jadi sampai saat ini kami masih proses penyelidikan. Kami harus melihat daripada alat bukti daripada kerugian yang ditimbulkan. Apakah benar atau tidak, tentu harus ada ahli yang menentukan adanya kerugian negara atau tidak," katanya.

Ia menuturkan, berdasarkan laporan masyarakat kepada pihak kepolisian, terdapat dugaan penyelewengan ataupun penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan komputer Mini PC untuk SDN dan SMPN di Kota Madiun, oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun.

"Namun demikian, kami pastikan lagi, ahlinya adalah yang berhak untuk menentukan daripada kegiatan tersebut," tegasnya. (Surya/rbp)

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved