Perjanjian Perkawinan Bisa Jadi Solusi untuk WNI yang Nikahi WNA dalam Membeli Properti

Properti tidak terlepas dari kewarganegaraan, termasuk legalitas perkawinan campuran saat membeli properti.

Perjanjian Perkawinan Bisa Jadi Solusi untuk WNI yang Nikahi WNA dalam Membeli Properti
TRIBUNJATIM.COM/ARIE NOER RACHMAWATI
Talkshow bertajuk Best Investment in Down Town bersama Grand Shamaya dan Java Properti┬ádi Hotel Wyndham, Selasa (28/8/2018). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Arie Noer Rachmawati

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Properti tidak terlepas dari kewarganegaraan, termasuk legalitas perkawinan campuran saat membeli properti.

Wahyudi, seorang notaris, dalam Talkshow bertajuk Best Investment in Down Town bersama Grand Shamaya dan Java Properti mengatakan, soal legalitas perkawinan campuran untuk membeli properti memang perlu diperhatikan.

Ia menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi No 41 Tahun 1996 sebelumnya menunjukkan perkawinan campuran antara warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI) yang membeli properti masih diberi hak atas tanah saja, artinya kekuasaan untuk menggunakan tanah tersebut.

"Tidak memungkinkan untuk membeli properti baik primary maupun secondary," ujarnya disela-sela talkshow di Wyndham Hotel, Selasa (28/8/2018).

Tangisnya Pecah, Ibu Jonatan Christie Peluk Putranya Sampaikan Rindu Seusai Pertandingan Asian Games

Akan tetapi, kata Wahyudi, putusan dihapus dan diganti menjadi No 103 Tahun 2015 yang menyatakan, apabila akan membeli properti dengan status perkawinan campuran, kini bisa membeli baik primary maupun secondary, ataupun berupa rumah dan apartemen.

"Asalkan, solusinya membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Namun, nilai pembelian properti tidak boleh lebih dari Rp 5 miliar," terangnya.

Aksi Heboh Fans Jonatan Christie - Rebutan Foto Bareng Kaus Keringat Jojo Sampai Serbu IG Fotografer

Selama dibuat perjanjian perkawinan, lanjut Wahyudi, pasangan perkawinan campuran ini bisa membeli properti dan legalitas atas kepemilikan properti itu tidak lagi akan dipertanyakan.

"Sebab, apabila ada perjanjian perkawinan berarti itu sudah termasuk harta bersama," tambahnya.

Sementara itu, dari Asosiasi Real Estate Broker Indnonesia (Arebi) Jawa Timur, Rudy Sutanto menyampaikan, dari pihak Arebi sendiri biasanya mensosialisaikan ke pihak developer terlebih dahulu, apabila ada yang membeli properti dengan status perkawinan campuran.

"Jika developer bisa menerima dan mentransaksikan, berarti itu bisa jalankan. Namun, ini tentunya tidak terjadi di semua developer," tukasnya. 

Penulis: Arie Noer Rachmawati
Editor: Ani Susanti
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved