Bantuan Bosda Madin Ngadat, Komisi D Desak Pemkab Lamongan Bertanggung Jawab

Hingga September minggu kedua, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Madrasah Diniyah (Madin) belum juga turun.

Bantuan Bosda Madin Ngadat, Komisi D Desak Pemkab Lamongan Bertanggung Jawab
Shutterstock
Ilustrasi 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Hingga September minggu kedua, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Madrasah Diniyah (Madin) belum juga turun.

Belum jelasnya Bosda ini menjadi perhatian Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Bahkan Komisi D mendesak agar Bosda Madin segera dicairkan.

Sebab sebelumnya, Bosda diterimakan setiap semester, namun kali ini hingga bulan September belum juga turun.

Sementara dana bantuan Bosda sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pendidikan di Madin.

Diduga karena Sakit Hati, Pia Bawa Golok dan Serang Tamu di Pondok Pesantren Tuban

“Karena Bosda Madin belum cair membuat banyak lembaga Madin yang pinjam demi keberlangsungan pendidikan di Madin,” kata Ketua Komisi D DPRD Lamongan, Ali Mahfudl, Rabu (12/9/2018).

Diakui, banyak guru Madin yang mempertanyakan dana Bosda Madin yang belum cair sampai minggu kedua bulan ini.

Ali berharap agar Bosda segera dicairkan.

Ia menambahkan, jika menemui kendala, maka perlu disampaikan kepada pihak penyelenggara pendidikan di Madin.

Sementara itu, Kasi Pondok Pesantren (Pontren) Kementerian Agama Lamongan, Banjir Sukomulyo saat dikonfirmasi terkait pendataan penerima Bosda Madin, mengatakan sudah dilakukan Juli.

Libatkan Kiai Kampung Hingga Tingkat Dusun, Tim Pemenangan Jokowi-Maruf di Lamongan Akan Tancap Gas

Halaman
12
Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved