Layanan ke Pasien Buruk, Bupati Bangkalan Langsung Copot dan Tak Beri Ampun Dirut RSUD Syamrabu

Buruknya layanan kepada pasien membuat Bupati Bangkalan langsung mencopot dan tak beri ampun Dirut RSUD Syamrabu.

SURYA/AHMAD FAISOL
Bupati Bangkalan R Abd Latif Amin Imron saat menjenguk pasien dan mengecek pelayanan di Ruang IRD RSUD Syamrabu, Senin (20/8/2018). Kala itu, ia didampingi Dirut RSUD drg Yusro. 

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - "Kesehatan dan pendidikan merupakan dua hal mendasar dari tujuan pembangunan ekonomi. Kami ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit".

Kalimat itulah yang pertama terlontar dari Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) ketika dikonfirmasi terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) pencopotan Dirut RSUD Syamrabu Bangkalan.

SK tertanggal 2 Oktober 2018 itu diterbitkan sehari setelah Ra Latif resmi ngantor pertama di Pemkab Bangkalan. Setelah bersama Wabup Muhni, ia dilantik di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (24/9/2018).

Pencopotan drg Yusro ini seolah menjadi peringatan keras bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Terutama OPD-OPD yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat.

"Saat masa kampanye, kami banyak mendengar langsung keluhan masyarakat tentang buruknya pelayanan rumah sakit," tegasnya kepada Surya, Jumat (5/10/2018).

Baru Delapan Hari Jadi Bupati Bangkalan, Ra Latif Langsung Copot Dirut RSUD Syamrabu

Ia membeberkan, keluhan-keluhan masyarakat mayoritas seputar tidak akuratnya hasil diagnosa. Beberapa pasien divonis menderita liver. Namun setelah dibawa ke Surabaya, pasien menderita kanker.

"Tahun lalu, ada pasien diberi obat liver karena hasil pemeriksaannya demikian. Tapi malah semakin sakit. Setelah dibawa ke Surabaya, hanya usus buntu," bebernya.

Satu kasus yang membuat Ra Latif segera mengambil keputusan, terkait pasien yang membutuhkan USG beberapa hari lalu. Namun tidak segera dilayani karena operatornya tidak ada.

"Termasuk pasien BPJS yang tidak segera dilayani. Urusan administrasi, biarlah belakangan karena ini menyangkut nyawa orang. Beda dengan pelayanan KTP," tegasnya.

Hafal Lagu Garuda Pancasila, Warga Madiun Diberi Saweran Hingga Rp 3 Juta Oleh Bupati Kaji Mbing

Ia mempertanyakan paparan yang pernah disampaikan drg Yusro bahwa RSA Syamrabu adalah rumah sakit rujukan se Madura.

"Katanya rumah sakit kita tipe B dan rumah sakit pendidikan. Tapi kenyataanya tidak semegah bangunannya," katanya.

Dalam SK bernomor 862/195/433.202/2018 itu menyebutkan, Membebaskan Sementara dari Jabatan Direktur RSA Syamrabu kepada drg Yusro. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pemeriksaan khusus.

"Kami akan fokus memeriksa Ibu Yusro terkait administrasi, kinerja, dan pelayanan," terangnya.

Bagi Ra Latif, program-program yang terangkum dalam visi-misianya bukan buaian-buaian politik semata di masa kampanye.

"Ini harus saya terapkan betul. Masyarakat membutuhkan semua itu. Di satu sisi, kami sudah berjanji di masa kampanye dan baru saat ini mengambil langkah," pungkasnya. (Ahmad Faisol)

BREAKING NEWS - Diperiksa KPK 11 Jam, Wali Kota Pasuruan Langsung Murung, Lalu Dibawa ke Jakarta

Penulis: Ahmad Faisol
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved