Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Pemkot Malang Ajukan 4 Perda Baru untuk Tahun 2019

Dari total 28 perda yang disetujui, ada empat perda baru yang diusulkan oleh pemerintah Kota Malang.

Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Pemkot Malang Ajukan 4 Perda Baru untuk Tahun 2019
SURYA/ALFI SYAHRI RAMADANA
Rapat paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2019 di kantor DPRD Kota Malang, Selasa (23/10/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Anggota DPRD Kota Malang menyetujui 28 usulan Peraturan Daerah yang akan dilakukan pada tahun 2019.

Persetujuan tersebut dibacakan langsung oleh Kepala Penyusunan Peraturan Daerah, Usman Hadi, pada rapat paripurna dengan agenda penetapan program pembentukan peraturan daerah Kota Malang tahun 2019 di Kantor DPRD Kota Malang, Selasa (23/10/2019).

Dari total 28 perda yang disetujui, ada empat perda baru yang diusulkan oleh pemerintah Kota Malang.

Empat perda baru tersebut adalah perda ruang terbuka hijau (RTH), perda mengenai susunan perangkat daerah, perda pemakaian tempat-tempat tertentu yang dikuasai pemkot dan perda terkait layanan ketenagakerjaan.

Gelar Cangkruan, Kapolres Situbondo Imbau Masyarakat Jauhi Hoax dan Black Campaign

Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto menjelaskan, empat perda tersebut tahun 2018 ini memang belum pernah dibahas atau diusulkan.

Sehingga keempat perda tersebut merupakan perda baru yang diusulkan untuk menjadi pembahasan pada tahun 2019 mendatang.

Ia membeberkan bahwa beberapa perda tersebut nantinya akan berkaitan erat dengan apa yang akan dilakukan oleh pemkot, satu di antaranya yakni perubahan perda No 7 tahun 2016 mengenai susunan perangkat daerah.

"Nantinya akan ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan digabung. Hal itu agar lembaganya lebih ramping tetapi tetap kaya fungsi," terangnya Selasa (23/10/2018).

Terlilit Tali, Kerangka Manusia yang Ditemukan Nelayan di Jember Diduga Hasil Pembunuhan

Ia menambahkan bahwa untuk penggabungan OPD tersebut saat ini masih dalam kajian namun semangat yang diusung oleh pemkot adalah restrukturisasi pada lembaga OPD dengan mengurangi jumlah OPD.

"Dalam perjalananya ada beberapa OPD yang dinilai bisa digabung. Sebagai contoh adalah Dinas Perdagangan dan Dinas Perindustrian yang kemungkinan bisa digabung," tambahnya.

Sementara itu, untuk beberapa usulan perda lain seperti terkait ruang terbuka hijau (RTH) menurut Wasto adalah untuk pengelolaan.

PSSI Ungkap Alasan Sering Tunggak Gaji Luis Milla Saat Jabat Pelatih Timnas Indonesia

"Termasuk juga untuk RTH yang sudah ada maupun yang menjadi bagian dari penyerahan Public Service Obligation (PSO) dari pengembang. RTH ini sangat strategis karena menjadi sarana untuk keseimbangan alam," katanya.

Di sisi lain, dua perda lain yang juga diusulkan adalah mengenai perubahan perda No 4 tahun 1997 terkait penggunaan tempat-tempat tertentu yang dikuasi pemkot, nantinya akan ada aturan detail mengenai penyesuaian dengan aturan-aturan terkini.

Pemkot Malang Kembali Tutup Satu Toko Modern yang Tak Miliki Izin Buka Usaha

Penulis: Alfi Syhari Ramadana
Editor: Ayu Mufihdah KS
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved