KPPU Dorong Pemda Terapkan 3 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa untuk Cegah Persekongkolan Tender

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan 3 prinsip pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

KPPU Dorong Pemda Terapkan 3 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa untuk Cegah Persekongkolan Tender
TRIBUNJATIM.COM/ARIE NOER RACHMAWATI
Workshop pengadaan barang dan jasa dalam perspektif persaingan usaha yang sehat di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (23/10/2018). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Arie Noer Rachmawati

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan 3 prinsip pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Wakil Ketua KPPU, Ukay Karyadi mengatakan, hal itu guna mencegah upaya persekongkolan tender yang mengakibatkan nilai proyek lebih tinggi.

"Karena kasus persekongkolan tender ini bisa berdampak pada konsumen atau pemberi kerja yang harus membayar barang atau jasa lebih mahal," jelasnya di sela-sela workshop Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Persaingan Usaha yang Sehat, di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (23/10/2018).

Gaet Pelanggan Millennial, Informa Terapkan Sistem Penjualan Online Lewat Web dan Mobile Aplikasi

Perkuat Jaringan, Nissan Berencana Tambah Tiga Dealer Sampai Akhir Tahun 2018

Tak hanya itu, barang atau jasa uang diperoleh juga memiliki waktu, jumlah, dan mutu yang lebih rendah.

Serta, menghambat pasar bagi peserta tender yang sebenarnya lebih potensial.

Dia menjelaskan, 3 prinsip tersebut di antaranya pengadaan barang dan jasa harus bersifat terbuka atau transparan dan diumumkan secara luas (wajib menggunakan e-procurement).

Peringati Bulan Mutu Nasional, BSN Pamerkan Produk SNI Lewat Indonesia Quality Expo 2018

"Lalu, pengadaan harus bersifat non-diskriminatif dan dapat diikuti semua pelaku usaha, serta pengadaan tidak memuat persyaratan dan spesifikasi teknis yang mengarah pada pelaku usaha tertentu," jelasnya.

Ketiga prinsip tersebut, kata dia, didasari sesuai dengan UU No 5 Tahun 1999 Pasal 22 yang menyebutkan, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain atau pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Bidik Masyarakat Hobi Touring, PT SIS Luncurkan Suzuki GSX150 Bandit di Surabaya

Dia menambahkan, dari investigasi yang dilakukan oleh pihaknya, tender bisa terjadi karena memang pelaksana tendernya telah memfasilitasi hal tersebut.

"Nah, kalau tidak difasilitasi tidak akan terjadi. Maka dari itu, kami ingin mendorong agar jangan sampai ada laporan kasus-kasus tender melalui 3 prinsip itu," tambahnya.

Penulis: Arie Noer Rachmawati
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved