Kampus di Surabaya

BSN: Eropa Sudah Bentuk Forum Pendidikan Standar Working Group untuk Kembangkan Sistem dan Kurikulum

Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standarisasi BSN menyebutkan bahwa standardisasi sebenarnya memiliki urgensi yang sangat tinggi.

BSN: Eropa Sudah Bentuk Forum Pendidikan Standar Working Group untuk Kembangkan Sistem dan Kurikulum
ISTIMEWA
Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standarisasi BSN, Zakiyah (kiri), saat menerima cindera mata dari Sekretaris ITS, Agnes Tuti Rumiati, Jumat (26/10/2018). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standarisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Zakiyah, menyebutkan bahwa standarisasi sebenarnya memiliki urgensi yang sangat tinggi, apalagi di bidang perdagangan internasional.

“SPK (Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian) juga menjadi basis peraturan lalu lintas perdagangan. Ini juga bisa mempercepat inovasi produk yang sedang berjalan,” paparnya pada workshop bertajuk "Pendidikan Berstandarisasi di Perguruan Tinggi" di Gedung Rektorat ITS Surabaya, Jumat (26/10/2018).

Dia juga menjelaskan, inovasi ini merupakan ruang-ruang bagi lembaga riset dan pendidikan, terutama untuk perguruan tinggi agar turut memberikan sumbangsih di dalamnya.

Sedangkan isu mengenai pendidikan standarisasi, ia menjelaskan bahwa dalam cakupan wilayah regional atau internasional, isu ini sudah sangat menggema.

“Misalkan saja di Eropa. Mereka sudah membentuk suatu forum pendidikan standar yang membentuk working group untuk mengembangkan sistem dan kurikulum yang menjadi panduan bagi universitas di seluruh Eropa,” ungkapnya.

Peringati Hari Standar Dunia, ITS Gelar Workshop Pendidikan Berstandardisasi di Perguruan Tinggi

Sedangkan untuk di wilayah Asia, negara Korea, Jepang dan Thailand juga sudah memasukan pendidikan standarisasi di kebijakan nasional mereka.

Untuk Indonesia sendiri, sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 mengenai standarisasi penilaian dan kesesuaian.

Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang SPK menjadi tanggung jawab bersama.

“Termasuk di perguruan tinggi, di mana merupakan pusat pendidikan dan pembekalan kapasitas SDM Indonesia yang nantinya siap diterjunkan dalam dunia industri,” terang wanita berhijab. tersebut.

Tes CPNS di Jember Molor 7 Jam, Peserta Kecewa dan Mental Drop

Hal itu juga dikuatkan melalui Peraturan Presiden nomor 34 tahun 2018, yang di dalamnya juga disebutkan bagaimana Indonesia harus menumbuhkan budaya mutu melalui institusi baik formal maupun nonformal.

Menurut data dari BSN, kata Zakiyah, baru 19 universitas yang memberikan mata kuliah baik dalam bentuk sisipan maupun kuliah wajib pilihan mengenai SPK ini.

“Itu kalau kita hitung dari jumlah universitas yang ada di Indonesia sekitar 4.600, maka sangat sedikit sekali,” tandasnya.

Maka melalui kerja sama yang dijalin dengan Kemenristekdikti, ITS dan perguruan tinggi lain di Indonesia, BSN ingin lebih meningkatkan kepedulian institusi pendidikan khususnya perguruan tinggi dalam mendidik para mahasiswanya, agar lebih paham dan menerapkan pendidikan standarisasi di masing-masing perguruan tinggi yang ada.

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Ani Susanti
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved