Digratiskan, Komisi D DPRD Jatim Minta Pemerintah Kaji Ulang Mekanisme Perawatan Jembatan Suramadu

- Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto, berharap pemerintah melakukan kajian ulang biaya perawatan Jembatan Suramadu

Digratiskan, Komisi D DPRD Jatim Minta Pemerintah Kaji Ulang Mekanisme Perawatan Jembatan Suramadu
Tribunnews.com
Jembatan Suramadu 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto, berharap pemerintah melakukan kajian ulang biaya perawatan Jembatan Suramadu pasca digratiskan nantinya.

Hamy menilai pemerintah pusat seharusnya mengambilalih kewenangan tersebut jembatan tersebut.

"Untuk Jembatan Suramadu, kami harapkan menjadi wewenang pemerintah pusat. Sehingga, kami berharap biaya pengelolaannya bisa dicover oleh APBN," kata Hamy kepada Surya.co.id (Tribunnews Network) di Surabaya, Jumat (26/10/2018).

Apabila nantinya biaya perawatan dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Timur, Hamy kawatir hal itu tak bisa direalisasikan.

Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir Tepis Suramadu Gratis Adalah Kebijakan Politis

"Kami menilai bahwa ini tidak mungkin dibebankan kepada APBD karena APBD Jawa Timur tidak mampu membiayai maintenance (perawatan) Suramadu," kata Hamy pada TribunJatim.com.

Pihaknya mencontohkan ke negara-negara maju seperti Amerika dan Italia. Menurutnya, pembayaran tol sebenarnya masih ada dengan menyesuaikan dengan fasilitas yang ada.

"Namun tinggal bagaimana pelayanan itu dapat diterapkan. Misalnya jembatan yang nyaman dan aman," kata Hamy pada TribunJatim.com.

Misalnya, dengan memperbanyak rambu-rambu lalu lintas harus bisa lebih baik.

Tiga Siswi SMP di Surabaya Mengaku Ditampar dan Dipaksa Gigit Kaus Kaki oleh Guru

"Jangan sampai terjadi kembali kecelakaan di Jalur jembatan seperti terjadi beberapa tahun lalu," kata Hamy.

Apabila pemerintah pusat tak bisa mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan, maka pihaknya mendorong pemerintah memikirkan ulang keputusan penggratisan Jembatan itu.
"Untuk bisa menutup anggaran itu, pemerintah mungkin bisa memutuskan besaran harga tiket tol (jembatan) yang lebih murah. Artinya, bisa dikurangi saja bukan dihapuskan (biayanya)," pungkas anggota Fraksi PKS ini. (bob/TribunJatim.com)

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved