Dishub Jatim akan Usulkan Subsidi Operator Kapal Ujung Kamal Pasca Penggratisan Jembatan Suramadu

Kepala Dishub Provinsi Jatim, Fattah Jasin memberikan tanggapannya atas tuntutan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasda

Dishub Jatim akan Usulkan Subsidi Operator Kapal Ujung Kamal Pasca Penggratisan Jembatan Suramadu
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Fattah Jasin 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Fattah Jasin memberikan tanggapannya atas tuntutan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap).

Gapasdap meminta pemerintah memberikan subsidi berupa Public Service Obligation (PSO) untuk operator kapal penyeberangan lintas Ujung-Kamal.

Menurut Fattah, subsidi tersebut mungkin saja diberikan jika Pelabuhan Kamal memenuhi beberapa syarat standar yang ditetapkan.

"Ujung kamal ini memungkinkan disubsidi, kalau memenuhi syarat keperintisan. nanti kita usulkan ke Kemenhub," kata Fattah, Rabu (31/10/2018).

(TKI Asal Majalengka Dieksekusi Mati di Arab Saudi, Caleg PKS Kritik Supervisi Pemerintah)

(Ditanya Soal Kasus yang Menjerat Taufik Kurniawan, Begini Jawaban Ketum PAN Zulkifli Hasan)

Fattah juga mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu, Dirjen Perhubungan Darat dan Direktur Angkutan dan Multi Moda telah menghitung jalur penyeberangan di Indonesia yang akan menggunakan subsidi.

"Kalau di Jatim ada 7 jalur yaitu Paciran-Bawean, Panarukan-Kalianget, Raas-Sapudi dan yang lain. Kalau ada sesuatu yang memenuhi syarat, jalur lain pun bisa subsidi," lanjutnya.

Namun begitu, Fattah mengatakan bahwa anggaran untuk subsidi turun dari yang sebelumnya Rp 18 Triliun turun menjadi 5 Triliun.

"Yang diutamakan adalah jalur keperintisan dan kepulauan," ucap Fattah.

(Rayu Teman Berinvestasi di Perusahaan Travel, Wanita Cantik di Surabaya Bawa Kabur Rp 415 Juta)

(Ditanya Soal Kasus yang Menjerat Taufik Kurniawan, Begini Jawaban Ketum PAN Zulkifli Hasan)

Seperti diketahui Gapasdap mendorong pemerintah agar memberikan subsidi berupa Public Service Obligation (PSO) untuk operator kapal penyeberangan lintas Ujung-Kamal.

Hal ini diharap membuat operator kapal penyeberangan di lintas Ujung-Kamal tetap eksis meski tol Suramadu telah digratiskan.

Meski telah ada jembatan Suramadu, Gapasdap menilai penyeberangan Ujung-Kamal masih memiliki fungsi vital sebagai pendukung infrastruktur penghubung Surabaya-Madura.

(Kuli Bangunan ini Gondol Uang Majikan Rp 50 Juta, Buat Foya-foya dan Karaoke di Tuban)

(Caleg PKS di Jatim Anggap Moratorium Pengiriman TKI Tidak Sepenuhnya Tepat)

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved