Dua Wakil Ketua Dewan Boikot Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD Kota Blitar 2019

Ada tujuh anggota DPRD Kota Blitar yang tidak hadir tanpa keterangan dalam rapat itu.

Dua Wakil Ketua Dewan Boikot Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD Kota Blitar 2019
SURYA/SAMSUL HADI
Kursi dua wakil ketua DPRD Kota Blitar terlihat kosong dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD Kota Blitar 2019, Selasa (6/11/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Rapat paripurna pengesahan RAPBD Kota Blitar tahun anggaran 2019 nyaris tidak kuorum, Selasa (6/11/2018).

Persoalannya, sejumlah anggota DPRD Kota Blitar tidak hadir untuk memboikot rapat paripurna itu.

Ada tujuh anggota DPRD Kota Blitar yang tidak hadir tanpa keterangan dalam rapat itu, dua di antaranya Wakil Ketua DPRD, Totok Sugiarto dari PKB dan Slamet dari Partai Gerindra.

Sedangkan lima anggota lain yang tidak hadir yaitu, Rahmat Fauzi (PPP), Ito Tubagus Aditya (Demokrat), Yohan Tri Waluyo (Gerindra), Hendry Pradipta Anwar (PDIP), dan Maya Candrawati (Nasdem).

"Kami sangat menyayangkan sikap tujuh anggota dewan yang tidak hadir tanpa alasan dalam rapat paripurna ini," kata Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto.

Penumpang Elf yang Mengalami Kecelakaan di Tol Surabaya-Mojokerto Berniat untuk Takziah ke Surabaya

Glebot mengatakan, agenda rapat paripurna kali ini penting karena akan mengesahkan persetujuan bersama RAPBD Kota Blitar 2019. 

"Kami tidak tahu alasan mereka tidak hadir apa. Kami tidak ingin pembahasan yang menyangkut kepentingan masyarakat tersandera masalah seperti itu," ujarnya.

Dia lebih menyayangkan lagi ketujuh anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat paripurna berasal dari dapil Sukorejo.

Padahal, tahun depan, ada agenda pembangunan besar di wilayah Sukorejo. Yaitu, pembangunan Pasar Legi yang terbakar pada 2016 lalu.

"Pembangunan Pasar Legi itu menyangkut kepentingan masyarakat," katanya.

2 Bulan Dipasang, Proyek Jogging Track di Surabaya Belum Capai Setengah Jalan dari Target

Dikonfirmasi masalah itu, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto mengatakan, memang sengaja memboikot rapat paripurna tersebut.

"Saya memang memboikot rapat paripurna itu. Ada tujuh anggota yang tidak hadir termasuk saya. Ketujuh anggota yang tidak hadir Insyaallah sama seperti saya, kurang setuju dengan pembahasan (RAPBD) yang tidak jelas," kata Totok.

Dikatakannya, beberapa anggota dewan sempat meminta tambahan waktu pembahasan anggaran sebelum rapat paripurna dilaksanakan.

Tetapi, hal itu tidak disetujui, padahal menurutnya, masih ada beberapa struktur penganggaran yang tidak jelas.

"Kami hanya ingin ada kebijakan pembangunan yang komperhensif, tidak dicicil sedikit-sedikit. Kalau kebutuhan anggaran untuk Pasar Legi Rp 50 miliar, harus dianggarkan sesuai kebutuhan itu. Agar tidak menyisakan masalah di belakang hari," ujarnya.

Dilakukan 3 Pekerja, Pemasangan 100 Matras Berbahan Limbah Sandal Jepit Menghabiskan Waktu Seharian

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Ayu Mufihdah KS
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved