Gelar Kuliah Bersama Rakyat, Dosen FH Unair Sebut 5 Faktor Tak Berubah Konflik Agraria

Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair) mengadakan kegiatan kuliah bersama rakyat mengangkat tema Negara Hukum, Kemanusiaan, dan Ekologi.

Gelar Kuliah Bersama Rakyat, Dosen FH Unair Sebut 5 Faktor Tak Berubah Konflik Agraria
TRIBUNJATIM.COM/HEFTY SUUD
Dosen FH Unair, Herlambang P Wiratraman saat ditemu pasca menjadi pemateri Kuliah Bersama Rakyat di Gedung A, FH Unair, Rabu (14/11/2018). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Hefty Suud

TRIBUNJATIM.COM SURABAYA - Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair) mengadakan kegiatan kuliah bersama rakyat mengangkat tema Negara Hukum, Kemanusiaan, dan Ekologi, Rabu (14/11/2018).

Dalam kegiatan ini, Yateno, Ketua Paguyuban Petani Jawa Timur dari Banyuwangi, bercerita bagaimana kondisi sengketa tanah di kampungnya, Wongsorejo.

Di lain sisi, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Gunretno menyampaikan, bagaimana perjuangan masyarakat Kendeng dalam mempertahankan tanahnya.

Polisi Ungkap Catatan Hitam Pelaku Curanmor di SMA Muhammadiyah Surabaya, Pernah Terlibat Kasus Lain

Menyimak pemaparan mereka berdua, Herlambang P Wiratraman, dosen FH Unair yang juga aktivis dalam kasus di Wongsorejo, menggaris bawahi ada lima poin yang selalu ada dalam konflik agraria.

Lima poin tersebut di antaranya:

1. Kekerasan
Sampai saat ini, kekekerasan masih menjadi pemdamping setia dalam konflik agraria. Salah satunya bisa dilihat dari bagaimana upaya peminggiran rakyat di Wongsorejo.

2. Manipulasi Kebohongan
Menurut Herlambang, dalam sengketa agraria ada kebohongan yang terstruktur rapi bahkan dengan pihak hukum.

Contohnya masih dari Wongsorejo, tanah seluas 600 hektare yang saat ini dibangun untuk Kawasan Industri Wongsorejo.

Tanah tersebut awalnya digunakan oleh PT Wongsorejo dengan status hak guna usaha (HGU) hingga tahun 2012.

Rektor ITS Sebut 11 Poin ini Jadi Dasar Penting dalam Proses re-Akreditasi Kampus

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat mengatakan tidak akan diperpanjang, sehingga dapat kembali digunakan oleh warga Wongsorejo.

Alih-alih dikembalikan, saat ini status tanahnya malah menjadi hak guna bangunan (HGB).

3.Peradilan Menjadi Alat Legitimasi
Dalam kasus agraria, Herlambang melihat, peradilan merupakan alat legitimasi untuk kepentingan tertentu dan melemahkan posisi warga.

4. Keberpihakan dalam Kebijakan
Dalam kasus sengketa agraria, rakyat yamg menolak dan teguh mempertahankan hak pengelolahan tanahnya, tidak pernah digubris.
Hukum malah berpihak ke perusahaan dan pemegang kekuasaan.

5. Penegakan Hukum
Kasus sengketa agraria di Indonesia, memperlihatkan penegakan hukum sangat tekait dengan politik dan ekonomi yang melingkupi. Di lapangan, penegakan hukum tidak berfungsi dengan baik.

ITS Kedatangan AIPT dan BAN-PT untuk Gelar re-Akreditasi Kampus Perguruan Tinggi

Penulis: Hefty Suud
Editor: Ayu Mufihdah KS
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved