Cegah Kejahatan Transnasional, Pakde Karwo Ingatkan Otoritas Pusat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kejati Jatim Menggelar Seminar Nasional Terkait Otoritas Pusat, dan Pakde Karwo Berharap Ada Solusi untuk Central Authority atau Otoritas Pusat.

Cegah Kejahatan Transnasional, Pakde Karwo Ingatkan Otoritas Pusat Dalam Sistem Peradilan Pidana
TRIBUNJATIM.COM/IST
Pakde Karwo jadi pembicara Seminar Nasional, di Hotel JW Marriot, Jumat (16/11/2018) . 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jatim, Soekarwo menyambut baik pelaksanaan Seminar Nasional dengan tema "Otoritas Pusat di Kejaksaan sebagai Suatu Kebutuhan pada Sistem Peradilan Pidana dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional" di Hotel JW Marriot Surabaya, Jalan Embong Malang, Jumat (16/11/2018).

Menurut Pakde Karwo, sapaan akrabnya adanya seminar ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah central authority atau otoritas pusat di Indonesia.

Central authority sendiri adalah otoritas pusat yang berfungsi ketika ada hubungan timbal balik dalam penegakan hukum antara Indonesia dengan negara lain.

Institusi yang mewakili kewenangan central authority akan mewakili negara dalam penegakan hukum antar negara.

Menurutnya, otoritas pusat dalam sistem peradilan pidana memegang peranan penting terkait upaya mencegah terjadinya kejahatan transnasional sekaligus menanggulangi dampak negatif apabila kejahatan lintas negara terjadi.

Oleh karena itu, melalui seminar yang digagas oleh Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RI bekerjasama dengan Persatuan Jaksa Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Jatim ini diharapkan dapat terbangunnya penyelesaian hukum bilateral antara negara yang satu dengan lainnya.

“Jadi selain seminar, juga harus ada usul yang konkret untuk melakukan langkah perubahan disitu. Jadi hukum yang memfasilitasi proses dalam kepastian dan keadilan,” katanya.

Terkait dengan persoalan hukum agar mampu memberikan rasa kepastian dan keadilan, Pakde Karwo berharap agar terdapat restrukturisasi kelembagaan.

Ia mengusulkan pada Dekan Fakultas Hukum untuk merefleksi hukum mau dibawa kemana.

Halaman
12
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved