Rumah Politik Jatim

Pemasangan Stiker di Angkutan Umum Dilarang Tapi Tetap Marak, Bawaslu Jatim Warning Peserta Pemilu

Pemasangan Stiker di Kendaraan Angkutan Umum Marak, Padahal Dilarang, Bawaslu Jatim Warning Keras Kepada Peserta Pemilu

Pemasangan Stiker di Angkutan Umum Dilarang Tapi Tetap Marak, Bawaslu Jatim Warning Peserta Pemilu
TRIBUNJATIM/BOBBY KOLOWAY
Proses penertiban alat peraga kampanye (APK) yang menempel di angkot dilakukan di Mojokerto, Senin (26/11/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bawaslu Jatim mengingatkan seluruh peserta pemilu untuk tak menempatkan Alat Peraga Kampanye (APK) secara asal. Di antaranya, pemasangan di kendaraan angkutan umum (angkot) yang mulai marak terlihat.

Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi mengatakan, peraturan perundang-undangan secara tegas mengatur larangan penempatan tersebut. Di antaranya, UU nomor 22 tahun 2009.

"Kalau di UU Lalu Lintas tidak boleh ditempeli seperti itu," kata Aang kepada Surya.co.id (Tribunjatim.com) di Surabaya, Senin (26/11/2018).

Langgar Aturan KPU, Angkudes Berstiker Jokowi-Maruf Amin yang Marak Segera Ditindak

Tak hanya itu, di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilu juga telah diatur terkait larangan tersebut.

Di dalam PKPU ini mengatur peserta pemilu hanya bisa menggunakan mobil pribadi berplat hitam untuk tempat penempelan branding.

Di dalam pasal 23 huruf i dijelaskan, bahwa kegiatan kampanye bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baru Dipasang di Blitar, Patung Bung Karno yang Habis Anggaran Miliaran Langsung Diminta Dibongkar

Selain itu, mengacu pasal 51 ayat 2 disebutkan bahwa kegiatan lain sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan dalam bentuk mobil pribadi atau pengurus partai politik yang berlogo partai politik peserta pemilu.

Pemakaian stiker yang diperbolehkan berukuran maksimal 10 x 5 cm. "Selain diatur dalam UU dan PKPU, tiap kabupaten atau kota juga memiliki perda yang mengatur hal tersebut," tegas Aang.

Oleh karenanya, apabila lembaga pengawas pemilu menemukan penempelan tersebut akan melakukan penertiban. Baik, untuk pengawas pemilu di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota.

Sukses Berkarir di Jakarta, Artis Sisca Dewi Bangun Masjid Al Scadew di Madiun Kampung Halamannya

Proses penertiban tersebut di antaranya dilakukan di Kota dan Kabupaten di Mojokerto, Senin (26/11/2018). "Kawan-kawan di Mojokerto terpaksa melakukan penertiban karena menemukan adanya pelanggaran tersebut," ucapnya.

"Sekali lagi, Bawaslu mengingatkan kepada semua peserta pemilu, baik calon presiden-wakil presiden, maupun calon legislatif dari parpol hingga perorangan dilarang menggunakan fasilitas umum sebagai sarana APK," tegas Aang. (Bobby Koloway)

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved