Tunjangan Transportasi Pejabat di Sidoarjo Terganjal Aturan

Tunjangan Transportasi Para Pejabat di Kabupaten Sidoarjo Terganjal Aturan dan Terancam Tak Dapat Apa-apa.

Tunjangan Transportasi Pejabat di Sidoarjo Terganjal Aturan
SURYA/M TAUFIK
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah (kanan) pada acara penyerahan SK kenaikan pangkat PNS Sidoarjo, Rabu (24/10/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Rencana Pemkab Sidoarjo memberikan tunjangan transportasi kepada para pejabatnya sebagai ganti fasilitas mobil dinas masih terganjal.

Karena belum ada aturan atau dasar hukum yang jelas, rencana pemberian tunjangan yang sudah diusulkan lewat pembahasan APBD 2019 itupun tak mendapat persetujuan dewan.

"Kami tidak menolak rencana itu. Hanya saja, kami belum berani menyetujui karena belum ada dasar hukumnya," tegas Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, Senin (26/11/2018).

Kisah Pilu GTT di Jember, Tidak Bayaran Hingga Tempuh Jarak Puluhan Kilometer Sambil Bawa Balita

Tentang Pemkab yang sudah konsultasi ke KPK dan Mendagri, disebutnya sejauh ini belum ada surat resmi atau bukti rekomendasi tertulisnya.

"Termasuk kajian yang dilakukan Pemkab dan menyebut bahwa itu lebih efktif juga bukan dasar hukum. Nah, setidaknya ada selembar surat dari Kemendagri atau KPK, kami akan menyetujuinya," tandas politisi PKB yang akrab disapa Wawan tersebut.

Kalau perlu, dikatakan dia, sehari menjelang rapat paripurna pengasahan APBD, jika ada surat atau dasar hukum yang jelas, pengajuan program ini masih sangat mungkin untuk disetujui dewan.

Ketemu Khofifah di Hongkong, Buruh Migran Asal Jatim Curhat Kasus Anak TKW Putus Sekolah

Selama ini tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan badan anggaran (banggar) DPRD Sidoarjo berbeda pendapat saat membahas tunjangan transportasi.

TAPD beranggapan tambahan penghasilan itu sudah sesuai regulasi. Namun, banggar menilai kebijakan tersebut belum memiliki dasar hukum.

Menurut Sekda Sidoarjo Achmad Zaini, tunjangan transportasi bagi pejabat pemkab bagus untuk efisiensi keuangan. Karena mobil dinas pejabat eselon II dan III ditarik diganti dengan uang transportasi seperti para anggota dewan.

Mahasiswa ITS Surabaya Olah Limbah Jadi Bahan Baku Beton Ramah Lingkungan dan Lebih Ekonomis

"Dengan itu, anggaran pemeliharaan kendaraan bisa terpangkas. Lebih efisien," kata Zaini yang juga kepala TAPD Sidoarjo.

Menurutnya, dari hasil konsultasi ke KPK dan Kemendagri, kebijakan tersebut mendapatkan dukungan. Dan dirinya menilai, konsultasi itu sudah cukup sebagai dasar.

Namun dewan beranggapan lain, harus ada secara tertulis. Dan karena itulah, Pemkab berkirim surat ke Kemendagri. Zaini berharap, dalam waktu dekat, surat tersebut segera mendapatkan balasan.

Agar upaya untuk memberikan tunjangan transportasi kepada pejabat Pemkab Sidoarjo segera terwujud di awal 2019. Menggantikan fasilitas mobil dinas seperti yang selama ini berlaku. (M Taufik)

Penulis: M Taufik
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved