Respon Pengusaha Kota Batu Soal Kenaikan UMK, Minta Pegawai Tingkatkan Kinerja hingga Bahas Keadilan

Tidak banyak perusahaan atau pengusaha yang menolak atas kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Batu 2019.

Penulis: Sany Eka Putri | Editor: Ani Susanti
SURYA/SANY EKA PUTRI
Sosialisasi UMK Kota Batu 2019 dengan perusahaan oleh Badan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Batu, di Hotel Aster, Kamis (29/11/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Tidak banyak perusahaan atau pengusaha yang menolak atas kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Batu 2019.

Ketua Koperasi Unit Desa (UKD) Batu, Ismail Hasan, mengatakan kenaikan gaji UMK 2019 diharapkan mampu memotivasi pekerja agar meningkatkan kinerjanya.

"Masalah gaji ini bukan masalah yang baru, tetapi bagaimana sebuah perusahaan mampu menekan karyawannya agar seimbang dengan jumlah gaji yang diterima," kata Ismail saat sosialisasi penetapan UMK Batu di Hotel Aster, Kamis (29/11/2018).

Tahun 2019 nanti, UMK Kota Batu naik 0,83 persen, dari sebelumnya di tahun 2018 sebesar Rp 2.384.168 menjadi Rp 2.575.616.

Soal kenaikan upah ini, secara umum ia tidak sampai keberatan sehingga mengajukan penangguhan.

Ia tetap menerima sesuai kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

UMK Kota Batu 2019 Ditetapkan Rp 2,575 Juta, Buruh Malah Bilang Tak Ngaruh

Hal senada juga disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu Bambang Setia Dharma.

Bambang menyatakan, Pemkot Batu harus lebih selektif dalam hal mendisiplinkan pengusaha penginapan lainnya.

Karena permasalahan muncul ketika penginapan yang notabene tidak berbasis hotel ini tidak memiliki perijinan dan tidak harus menyesuaikan upah pekerjanya sesuai UMK.

"Kalau seperti inikan ini jadi memberatkan untuk hotel yang lama. Kami harapkan pemkot bisa menerapkan secara adil keseluruhan, sehinga podo enak e (sama-sama enak) lah," papar Bambang.

Pihaknya menghargai keputusan karena sudah ada regulasinya, jadi sifatnya ini sudah ketetapan.

"Mau tidak mau ya kita menerima dan kita ikuti panduannya dari pemerintah seperti apa," pungkasnya.

Kunjungi Kota Batu, Otoritas Jasa Keuangan Jatim Sebutkan Tantangan Perekonomian di Indonesia

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, Badan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Batu, Sapto Nora Adi menambahkan, begitu keputusan soal UMK ditetapkan, Pemkot Batu segera mensosialisasikan kepada 100 pengusaha dan perusahaan di Batu.

Menyusul sisanya perusahaan segera dilakukan juga sosialisasi, di Batu ada 300 an perusahaan.

"Sosialisasi ini mengundang Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan sejumlah organisasi pekerja yang lain," kata Sapto.

Setelah sosialisasi nanti, perusahaan ini diberikan waktu 10 hari untuk mempertimbangkan kenaikan UMK.

Dalam waktu 10 hari itu, perusahaan yang keberatan boleh mengajukan penangguhan.

"Tahun kemarin tidak ada yang keberatan dan mengajukan penangguhan. Makanya dalam sosialisasi itu kami jelaskan dengan detail mengapa UMK di Batu naik," imbuhnya. 
(Sun) 

Pemkot Blitar Buka Posko Pengaduan untuk Perusahaan yang Keberatan UMK 2019

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved