Rumah Politik Jatim

Tolak Poligami, Sekjen PSI Jadikan Keluarga Gus Dur sebagai Contoh Keluarga Sakinah

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni mengatakan usulan PSI untuk menolak praktik poligami tidak sepenuhnya bersinggungan

Tolak Poligami, Sekjen PSI Jadikan Keluarga Gus Dur sebagai Contoh Keluarga Sakinah
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA
Ketua Umum PSI, Grace Natalie saat ditemui usai Festival 11, yang diselenggarakan di Jatim Expo, Jalan A Yani, Surabaya, Selasa (11/12/2018) malam. 

Laporan Wartawan TribunJatin.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni mengatakan usulan PSI untuk menolak praktik poligami tidak sepenuhnya bersinggungan dengan hukum agama terutama agama Islam yang memperbolehkan Poligami.

"Kami tidak masuk dalam perdebatan agama, ada pro dan kontra disana. Banyak juga ulama mufasir atau fukoha yang progresif, menganjurkan keluarga yang sakinah adalah keluarga yang monogami," kata Raja Juli, Selasa (11/12/2018) malam saat ditemui usai Festival 11 di Jatim Expo, Jalan A Yani, Surabaya.

Raja Juli pun menjadikan Mantan Presiden RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai salah satu contoh yang bisa menjadi panutan bahwa keluarga monogami adalah keluarga yang ideal.

Ketum PSI, Grace Natalie: Poligami Adalah Ketidakadilan yang Dilembagakan oleh Negara Ini

"Selain itu berdasarkan data tadi (LBH APIK), Poligami ini akan membuat ketidakadilan kepada perempuan," lanjutnya.

Bahkan yang lebih buruk adalah penelantaran kepada anak hasil pernikahan dari poligami.

Raja Juli mengatakan gerakan tersebut akan dimulai dari internal PSI sendiri dimana PSI akan melarang kader, caleg, dan pengurusnya terlibat poligami.

Bukalapak Tawarkan Beragam Promo Menarik Harbolnas 2018, Catat Waktu dan Ketentuannya, Ini Linknya!

"Kalau ada (kader PSI yang berpoligami) langsung dipecat dari PSI," tegas Raja Juli.

Lebih lanjut jika PSI sudah mempunyai kursi di parlemen PSI akan memperjuangkan untuk revisi atas Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami

Salah satunya adalah mengusulkan batas usia minimal untuk pernikahan menjadi 18 tahun yang sekarang baru 16 tahun.

Hal ini untuk menghindari agar tak ada lagi perempuan putus wajib belajar 12 tahun, karena menurut PSI pendidikan yang rendah akan membuat perempuan sulit mendapat pekerjaan dan rentan jatuh ke jurang kemiskinan.

PSI juga akan mendorong agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah dua tahun mandek di DPR segera disahkan agar menjadi sebuah payung hukum untuk melindungi dan memberikan bantuan ketika perempuan menjadi korban kekerasan. 

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved