Rumah Politik Jatim

Sempat Masuk Bursa Pengganti Tri Rismaharini, Dyah Katarina Tak Tergoda untuk Jadi Wali Kota

Sosok Dyah Katarina sempat disebut-sebut sebagai satu sosok perempuan yang layak maju Pilwali Surabaya tahun 2020 menggantikan Tri Rismaharini

Sempat Masuk Bursa Pengganti Tri Rismaharini, Dyah Katarina Tak Tergoda untuk Jadi Wali Kota
Istimewa
Poster Caleg PDIP, Bambang DH dan Dyah Katarina 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sosok Dyah Katarina sempat disebut-sebut sebagai salah satu sosok perempuan yang layak maju dalam Pemilihan Wali Kota Surabaya tahun 2020 mendatang menggantikan Tri Rismaharini

Istri dari politisi senior Bambang DH tersebut memiliki banyak peran langsung ke masyarakat sehingga membuatnya masuk dalam bursa perempuan pengganti Wali Kota Risma. 

Saat coba dikonfirmasi oleh Surya, Rabu (12/12/2018), Dyah yang merupakan legislator di DPRD Kota Surabaya Komisi D ini  mengaku, tidak ada keinginan sama sekali untuk menjadi seorang kepala daerah. Termasuk di Kota Surabaya.

"Jadi aku ini petugas partai.  Harus tunduk dengan aturan dan perintah partai. Ya sempat dengar ya dari teman-teman, saya disebut-sebut maju Pilwali, seringnya digojloki antar teman dari partai lain,  karena kalau PDIP kan sudah satu suara jagonya Pak Whisnu Sakti Buana," kata Dyah Katarina tertawa. 

(Mengintip Tongkrongan Vintage Gaya Kakek-Kakek ala Kafe Grandfather Surabaya)

(Nikmati Liburan, Makan Konate Dipulangkan Manajemen Arema FC ke Mali)

Ia mengaku tidak mau terpancing dan tergoda.

 Jika memang partai atau pihak lain memiliki pandangan lain dengan PDIP,  ia mengaku tidak masalah.

Sebab jika PDIP sudah memiliki aturan yang saklek yaitu taat perintah partai. 

Terlebih Dyah Katarina sendiri tidak punya sebersit niat akan maju dalam Pilwali 2020 mendatang.  Menurutnya hal tersebut bahkan tak pernah terlintas di kepalanya.

"Enggak ingin, aku sih melihatnya itu nggak mudah.  Kalau bisa menolak, aku akan menolak. Sekarang ini kepala daerah mana yang tidak diincar KPK.  Salah kebijakan saja sudah dianggap kriminal, aduh risikonya besar,  menakutkan," kata Dyah.

Belum lagi kasus gratifikasi,  korupsi dan kasus hukum lain yang selalu membayangi jabatan politis seorang kepala daerah. 

Halaman
123
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved