LBH Surabaya Tangani Kasus Perlindungan HAM, Fokus Isu Pembungkaman Hak Kebebasan Berekspresi

Pengamatan dan analisa kondisi Perlindungan, Pengakuan dan Penghormatan HAM di bidang hak sipil dan politik pada 2018 juga jadi cakupan LBH surabaya.

LBH Surabaya Tangani Kasus Perlindungan HAM, Fokus Isu Pembungkaman Hak Kebebasan Berekspresi
TRIBUNJATIM.COM/LUHUR PAMBUDI
Direktur LBH Surabaya, Abdul Wachid Habibullah saat ditemui di Jalan Kidal No. 6, Surabaya, Senin (17/12/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pengamatan dan analisa kondisi Perlindungan, Pengakuan dan Penghormatan HAM di bidang hak-hak sipil dan politik pada 2018 ternyata juga menjadi cakupan penanganan kasus yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.

Direktur LBH Surabaya, Abdul Wachid Habibullah menjelaskan, pihaknya kini tengah fokus pada isu pembungkaman terhadap hak kebebasan bereskpresi dan berpendapat yang dihalang-halangi negara maupun aktor non negara.

Misalnya, seperti yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Kota Surabaya dan Malang.

Selama 2018, 2.435 Masyarakat Jatim Jadi Klien LBH Surabaya, 327 di Antaranya Warga Kota Pahlawan

Tak hanya itu, peserta aksi kamisan yang dibubarkan, sampai pembungkaman yang diiringi dengan adanya represivitas personel kepolisian dalam melakukan pengawalan hak, Abdul menyebutkan hal tersebut juga akan memperoleh bantuan hukum dari LBH Surabaya.

Kata Abdul, kasus kriminalisasi pejuang HAM yang dirasanya banyak terjadi di Jatim, bahkan menimpa mahasiswi seperti Budi Pego, Anindya, dan sejumlah aktivis FSPMI Surabaya hingga warga Waduk Sepat, dikatakan Abdul menunjukan masih tak ada komitmen negara untuk melindungi masyarakat yang memperjuangkan hak mereka.

Oleh karena itu, lanjut Abdul, LBH Surabaya juga akan mewadahi dan memberikan pelayanan bantuan hukum dalam hal tersebut.

LBH Surabaya Terima 436 Kasus Sepanjang 2018, Kasus Pidana Didominasi Kekerasan Pada Anak

Selain itu, Abdul mengungkapkan, isu hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, ia menilai kendati Jatim telah memiliki Perda Tentang Penguatan Toleransi dan Keberagaman, menurutnya masih belum mampu menyelesaikan konflik KBB yang telah mendarah daging.

Misalnya, pengungsi Syiah Sampang.

Tak hanya itu, Abdul juga menyebutkan jemaah Ahmadiyah masih ada yang mengalami diskriminasi sampai sekarang.

Menurutnya, masih ada dua regulasi yang berpotensi memicu konflik berlatar keyakinan dan beragama di Jatim, yaitu diskriminasi terhadap kelompok minoritas identitas dan gender juga terjadi.

Abdul menegaskan, dalam hal tersebut masih dijumpai sejumlah pelanggaran dan kekerasan terhadap para kelompok LGBT di Jatim.

“Sampai saat ini, negara belum mampu menjamin peradilan yang fair kepada terdakwa, seharusnya pengadilan juga harus lebih berhati-hati dalam menerapkan vonis hukuman mati,” tegas Abdul, Senin (17/12/2018).

Berdasarkan data yang diperoleh TribunJatim.com dari LBH Surabaya menyebutkan, catatan terkait pelanggaran hak atas hidup di Jatim sepanjang tiga tahun terakhir masih ada tujuh orang yang divonis hukuman mati oleh pengadilan.

Abdul menyatakan, pihaknya akan selalu siap sedia untuk melayani beragam pengaduan yang menyangkut hak dari masyarakat yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum.

Penulis: Pradhitya Fauzi
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved