LBH Surabaya Terima 436 Kasus Sepanjang 2018, Kasus Pidana Didominasi Kekerasan Pada Anak

Ada 436 pengaduan atau kasus yang diterima Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya sepanjang 2018.Mirisnya, jumlah itu meningkat dari 2017, yakni 422.

LBH Surabaya Terima 436 Kasus Sepanjang 2018, Kasus Pidana Didominasi Kekerasan Pada Anak
TRIBUNJATIM.COM/LUHUR PAMBUDI
Direktur LBH Surabaya, Abdul Wachid Habibullah saat ditemui di Jalan Kidal No. 6, Surabaya, Senin (17/12/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ada 436 pengaduan atau kasus yang diterima Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya sepanjang 2018.

Mirisnya, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2017, yakni berjumlah 422 kasus saja.

Dari jumlah 436 permohonan yang ada, ternyata tak semua kasus dapat diberikan pelayanan bantuan hukum, mulai dari konsultasi, permintaan pendampingan, dan masih banyak lagi.

Direktur LBH Surabaya, Abdul Wachid Habibullah mengatakan, ada sekitar 18 kasus yang ditolak dengan sejumlah alasan.

Salah satu faktor penolakan itu adalah kasus telah ditangani advokat lainnya.

Kuwalahan Tangani Kasus, LBH Surabaya Desak Pemkot Segera Sahkan Perda Bantuan Hukum Warga Miskin

Selain itu, kasus yang ditolak itu juga bertentangan dengan visi misi LBH Surabaya, misalnya pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan, pengedar narkoba, hingga pelaku pencabulan.

Untuk kasus perdata, Abdul menyebutkan ada sekitar 70 persen atau 291 kasus.

Sedangkan, pada kasus pidana, persentasenya mencapai 28 persen atau sekitar 119 kasus.

Lalu, untuk pengaduan kasus Tata Usaha Negara (TUN) hanya dua persen atau delapan kasus saja.

Menurutnya, untuk kasus kekerasan yang dialami anak, mencapai 89 kasus.

Selama 2018, 2.435 Masyarakat Jatim Jadi Klien LBH Surabaya, 327 di Antaranya Warga Kota Pahlawan

Kemudian, korbannya juga mencapai ratusan, yakni 269 anak.

Dengan adanya data yang dimiliki itu, Abdul berharap negara harus benar-benar serius dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan yang dibuat.

"Sampai November 2018, banyaknya kebijakan di level nasional maupun regional telah disusun dan dicatat negara, ternyata tak memberhentikan atau mengurangi kasus pelanggaran hak anak,” beber Abdul kepada awak media, Senin (17/12/2018).

Disisi lain, untuk kasus kekerasan terhadap perempuan ada 13 kasus.

Lalu, terkait kasus pertanahan, ada 9 kasus.

Penulis: Pradhitya Fauzi
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved