Tak Kunjung Dapat Upah, Puluhan Pekerja Rusunawa ASN di Kepanjen Kabupaten Malang Mogok Kerja

Sekitar 75 pekerja pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Blok Office Kanjuruhan, Kepanjen.

Tak Kunjung Dapat Upah, Puluhan Pekerja Rusunawa ASN di Kepanjen Kabupaten Malang Mogok Kerja
SURYA/ERWIN WICAKSONO
Para pekerja pembangunan rusunawa bagi ASN di Blok Office Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang melakukan mogok kerja, Selasa (8/1/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, KEPANJEN - Sekitar 75 pekerja pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Blok Office Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang melakukan mogok kerja, Selasa (8/1/2019).

Berdasarkan pantauan, dengan adanya pemogokan pekerja tersebut, aktivitas pembangunan rusunawa mendadak mandek.

Diketahui, biang keladi pemogokan kerja tersebut karena para pekerja belum menerina pembayaran upah, yang tertunda sekitar 3 minggu.

Seorang pekerja bernama Umar Basyori menjelaskan, ia mengeluhkan pembayaran upah yang seakan hanya kabar angin segar belaka oleh subkontraktor, tapi tak kunjung terealisasi.

"Kami terus diberi harapan palsu pembayaran gaji kerja oleh mandor. Janji terus tapi tak pernah dilaksanakan tepat waktu dari dulu. Kami dulu sabar tapi ini sudah berkali-kali. Jadi mogok kerja," terang Umar bersama rekan-rekannya, Selasa.

Kebut Rusunawa ASN Kabupaten Malang, Bisa Jadi Solusi Tekan Backlog

Pekerja lain bernama Agung menerangkan, pekerja di lapangan ada dua macam, yakni kuli dan tukang.

Honor untuk kuli Rp 75 ribu dan tukang dibayar Rp 95 ribu.

Sistem pembayarannya yakni dengan sistem cashbon setiap Minggu dan pelunasannya dilakukan dua Minggu selanjutnya.

Perusahaan yang membayar upah pekerja tersebut adalah kontraktor PT Halahati Jakarta kemudian dilanjutkan ke sub kontraktor.

Para pekerja mengancam akan tetap melakukan mogok kerja sampai tuntutannya terpenuhi.

Selesaikan Rusunawa ASN, Pemkab Malang Gerojok Anggaran Rp 16,1 Miliar

Menanggapi hal ini, Kabid Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Imam Suyono menjelaskan, mogok kerja tersebut hanya karena miss komunikasi antara subkontraktor dengan mandor.

Untuk itu, Imam menerangkan, pihaknya akan terus melakukan upaya dan mediasi supaya proyek pembangunan dapat kembali berjalan.

Kini, proyek rusunawa ASN senilai sekitar Rp Rp 16 miliar itu ditargetkan rampung pada awal bulan April 2019.

"Kontraktor bisa kena sanksi kalau tidak kelar sesuai target," tegasnya.

Hingga kini, dari pihak kontraktor maupun subkontraktor belum memberikan respon dan para pekerja masih melakukan mogok kerja. (ew)

Pemkot Surabaya Wajibkan Apartemen, Rusunawa, Rusunami Bentuk RT RW

Penulis: Erwin Wicaksono
Editor: Ani Susanti
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved