Komisi C dan DLH Kota Malang Sepakat Raperda Pengelolaan Sampah Jadi Prioritas Bersama di Tahun 2019

Raperda tentang pengelolaan sampah menjadi prioritas bersama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan Komisi C DPRD Kota Malang.

Penulis: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika
SURYA/RIFKY EDGAR
Kunjungan Komisi C DPRD Kota Malang ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, pada Kamis (10/1/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan sampah menjadi prioritas bersama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan Komisi C DPRD Kota Malang.

Kesepakatan tersebut terjalin setelah Komisi C DPRD Kota Malang melakukan kunjungan ke kantor DLH yang terletak di Jalan Majapahit, Kota Malang pada Kamis (10/1/2019).

Dalam sidak tersebut, Komisi C DPRD Kota Malang menemukan beberapa temuan terkait permasalahan yang dihadapi oleh DLH.

Satu di antaranya ialah kasus sampah yang kini menjadi permasalahan utama di Kota Malang.

Pemkot Malang Anggarkan Rp 3 Miliar untuk Pengadaan Papan Skor di Stadion Gajayana

Masyarakat Antusias Saksikan Latihan Perdana Arema FC di Stadion Gajayana Malang

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief menyampaikan, terkait dengan pengelolaan sampah, perlu diadakan revisi Peraturan Daerah (Perda) yang baru.

Menurutnya, Perda No 10 tahun 2010 butuh penyesuaian kembali, karena sudah tidak update.

"Kota Malang ini membutuhkan payung hukum atau regulasi dalam bentuk Perda yang update terhadap kondisi perkembangan Kota Malang," ujarnya.

Dia menambahkan, Perda untuk Kota Malang, khususnya untuk pengelolaan sampah harus menjadi prioritas.

Basarnas Temukan Jenazah Pemulung yang Terkubur Sampah di TPA Supit Urang Malang

Dua Member BTOB akan Susul Eunkwang Wamil, Sungjae Jadi Leader? Begini Jawaban Changsub

Hal itu karena sampah menjadi masalah klasik perkotaan yang terus berekembang di tengah terbatasnya TPA yang ada di Kota Malang.

"Maka dari itu perlu adanya solusi berupa peraturan daerah yang mampu mengakomodir kebutuhan dan perkembangan kondisi sampah yang ada di Kota Malang," katanya.

Dito Arief mengatakan, pengelolaan sampah jika sudah diatur dengan baik melalui Perda, maka akan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap penghasilan asli daerah.

Bawaslu Kabupaten Malang Sita 21.000 APK yang Langgar Aturan

BPBD Kota Batu Gulirkan Rencana Kontijensi untuk Antisipasi Kecelakaan di Tempat Wisata

Untuk itu, Komisi C DPRD Kota Malang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sepakat untuk menjadikan Raperda pengelolaan sampah menjadi prioritas bersama di tahun 2019.

"Raperda terakhir kami cek posisi masih di bagian hukum, belum dilemparkan DPRD. Untuk itu kami akan pantau terus agar permasalahan pengelolaan sampah di Kota Malang bisa segera teratasi dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Agoes Edy Poetranto mengatakan, Perda pengelolaan sampah harus diutamakan lebih dulu mengingat Kota Malang merupakan kota penghasil sampah terbanyak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved