Jadwal Pelantikan Khofifah-Emil Belum Jelas, Pakar Sebut Penunjukkan PJ Gubernur Jatim Tak Cocok

Pelantikan Khofifah - Emil belum jelas, penunjukan PJ Gubernur disebut tak cocok untuk Jawa Timur

Jadwal Pelantikan Khofifah-Emil Belum Jelas, Pakar Sebut Penunjukkan PJ Gubernur Jatim Tak Cocok
SURYA/FATIMATUZ ZAHROH
Cagub/cawagub Jatim nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak serta Arumi Bachsin saat menghadiri Tabligh Akbar Muslimat NU bersama DPD Partai Golkar Kabuaten Tulungagung, Minggu (22/4/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Belum dipastikannya jadwal pelantikan kepala daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 hingga saat ini, lantaran menunggu jadwal Presiden RI Joko Widodo, bisa dimaklumi oleh Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara Jawa Timur Siti Marwiyah.

Namun, menurut wanita yang juga Wakil Rektor Unitomo Surabaya ini, jika jeda antara akhir masa jabatan Gubernur Soekaro - Wakil Gubernur Saifullah Yusuf, dengan pelantikan Gubernur Terpilih 2019-2024 Khofifah Inda Parawansa - Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak lebih dari satu bulan, maka harus ada penunjukan penjabat gubernur dan penjabat wakil gubernur.

"Berdasarkan aturan, jika suksesi untuk pergantian pemerintahan lebih dari satu bulan maka harus ada penunjukan Penjabat (PJ), itu sebagaimana tercantum di Perpres No 16 Tahun 2016," ucap Siti Marwiyah pada Surya, Jumat (11/1/2019).

Tanggal Pelantikan Khofifah-Emil Belum Jelas, DPRD Jatim: Pertengahan Februari

Namun jika jeda akhir masa jabatan dengan pelantikan jabatan baru kurang dari satu bulan, maka tidak perlu ditunjuk Penjabat oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahanan bisa dijalankan oleh Pelakasana Harian (Plh).

Tepatnya, Plh itu bisa dilaksanakan oleh Sekda Provinsi Jawa Timur.

Hal itu dikatakan Siti Marwiyah juga yang berdasarkan pasal 131 ayat (4) PP no 49 tahun 2008.

Jika terjadi kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Yang akan di sahkan oleh mendagri.

Dan berdasarkan pasal 131 ayat (4) PP no 49 tahun 2008, jika terjadi kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.

"Dan kalau saat ini kan tidak perlu proses politik, atau pemilihan kepala daerah baru, maka fungsi administratif bisa dijalankan oleh Sekda," katanya.

Lebih lanjut Siti Marwiyah menyampaikan bahwa penyesuaian jadwal presiden untuk melantik adalah prerogatif presiden.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Januar AS
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved