Gelar Demo Tuntut Kenaikan UMSK 2019, Ribuan Buruh di Gresik Tutup Jalan

Sekber Kabupaten Gresik unjuk rasa di kantor Disnaker Kabupaten Gresik menuntut kenaikan UMSK 2019, Selasa (15/1/2019).

Penulis: Sugiyono | Editor: Ani Susanti
SURYA/SUGIYONO
Buruh yang tergabung dalam sekber menutup satu ruas Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas, Gresik, Selasa (15/1/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Serikat pekerja bersama (Sekber) Kabupaten Gresik unjuk rasa di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Gresik menuntut kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2019.

Ribuan massa menutup ruas jalan menuju kantor Disnaker.

Massa menuntut kenaikan UMSK sebesar 5 persen, 6 persen dan 7 persen dari nilai UMK Rp 3.867.874.

"Kenaikan UMKS sudah diusulkan setiap tahun. Sehingga kita meminta kepada Bupati Gresik untuk mengajukan 46 perusahaan untuk diajukan ke Gubernur untuk ditetapkan UMSK. Kenaikan UMSK mulai 5,6 dan 7 persen," kata Agus Salim, pengurus Sekber Kabupaten Gresik, Selasa (15/1/2019).

Ojol Grab di Kota Malang Unjuk Rasa

Masa sekber akan terus meminta kejelasan terkait kenaikan UMSK kepada Disnaker dan Bupati Gresik.

"Kita akan kawal sampai tiga hari unjuk rasa ke Disnaker untuk mengawal berkas dikirim ke Bupati dan ke Gubernur Jatim," ucapnya.

Terkait hal ini, Kabag Humas Pemkab Gresik, Sutrisno menyatakan, bahwa pemerintah tidak keberatan untuk mengusulkan UMSK tersebut ke Gubernur Jawa Timur.

“Rencananya, besok Selasa pihak Disnaker akan menghadap dan melaporkan ke Bupati," ujar Sutrisno.

Kena OTT, 4 Pegawai DPPKAD Kabupaten Gresik Belum Dipulangkan dari Kantor Kejari Gresik

Terkait usulan UMSK pihak Sekber, sebanyak 49 perusahaan sudah ditindaklanjuti oleh Disnaker Gresik.

Pihak Disnaker sudah mengumpulkan 49 perusahaan tersebut pada tangga 26 Desember 2018 lalu.

Memang ada beberapa perusahaan yang setuju dan sanggup memberlakuan UMSK tersebut.

Menurutnya, kalau pemerintah di tuntut untuk mengusulkan ke Gubernur dengan pilihan pemerintah atas perusahaan yang akan diusulkan, maka pemerintah keberatan.

“Ya kalau perusahaan itu mau, kalau perusahaan itu tidak mau terus bagaimana? Hal ini terkesan pemerintah secara top down telah menentukan perusahaan yg diusulkan tersebut,” katanya.

Pasca OTT, Pelayanan BPPKAD Gresik Berjalan Normal

Sesuai kenyataan bahwa UMK di Kabupaten Gresik sudah paling tinggi se Jawa Timur.

“Kami berharap kepada Sekber untuk melakukan pendekatan atau musyawarah dengan perusahaan-perusahaan yang sudah siap untuk menentukan besarnya UMSK. Pemerintah akan langsung mengusulkan kepada Gubernur tidak bergantung jumlahnya perusahaan," imbuhnya. (ugy/Sugiyono)

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved