Datangi Kantor DPRD Gresik, Sekber Asosiasi Buruh Tuntut Kejelasan UMSK

Sekretariat gabungan (Sekber) buruh mendatangi kantor DPRD Gresik menuntut agar 49 perusahaan menerapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

Penulis: Willy Abraham | Editor: Dwi Prastika
SURYA/WILLY ABRAHAM
Perwakilan Sekber asosiasi buruh, Disnaker bersama Komisi IV DPRD Gresik menggelar hearing di ruang kerja Komisi IV, Senin (28/1/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Sekretariat gabungan (Sekber) buruh mendatangi kantor DPRD Gresik menuntut agar 49 perusahaan menerapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Kabupaten Gresik yang saat ini dinilai mereka belum jelas, Senin (28/1/2019).

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Perwakilan Apindo, dan sekber buruh dikumpulkan untuk rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Gresik di Ruang Rapat Komisi IV.

Perwakilan sekber asosiasi buruh, Alfin Sirait saat hearing mengaku ingin demo besar-besaran menuntut kejelasan, namun aksi itu urung dilaksanakan usai adanya mediasi bersama pihak terkait untuk memfasilitasi tuntutan penerapan UMSK bagi 49 perusahaan yang telah direkomendasikan.

Menjelang Pemilu, Bupati Gresik Minta Takmir Masjid, Musala dan Dai Untuk Ciptakan Kamtibmas

"Sekarang kami akan tunggu hasilnya," tegasnya.

Alfin melanjutkan, yang menjadi pertanyaan di wilayah industri lainnya di Jawa Timur, seperti di Pasuruan, UMSK sudah bisa diterapkan meski tanpa persetujuan Apindo.

Sedangkan di Gresik belum ada kejelasan.

Ia menanyakan kejelasan kepada Disnaker terkait draft rekomendasi yang hingga saat ini masih belum diputuskan oleh bupati untuk diajukan ke gubernur Jawa Timur.

Hasil Undian Ronde Kelima Piala FA 2018-2019 Mempertemukan Chelsea dan Manchester United

Jelang Pemilu 2019, Bupati Gresik Ajak Kepolisian Sapa Masyarakat Melalui Gowes Keliling Kota

"Padahal kami ini sudah melengkapi seluruh prosedur," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Disnaker Gresik, Ninik Asrukin mengatakan, tidak ada titik temu terkait UMSK karena pengajuan sekber asosiasi buruh yang menginginkan 49 perusahaan itu hanya disanggupi oleh 6 perusahaan yang siap memberlakukan sistem tersebut.

“Ya hanya enam itu yang diajukan ke gubernur,” ujarnya.

Jengkel Dengan Jalan Rusak, Warga Manyar Gresik Tancapkan Papan Nama Danau di Atas Jalan Berlubang

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda menegaskan, pihaknya akan turut memediasi persoalan itu agar tidak berlarut-larut.

Sebanyak 49 perusahaan yang diajukan sekber asosiasi buruh akan dikaji.

"Tetap akan kita rekomendasikan ke Pak Bupati supaya menelaah kembali 49 perusahaan ini," ujarnya.

Politisi PPP ini berjanji akan membawa persoalan ini ke kementerian bila terus-menerus tidak menemui titik temu.

Sebelumnya, ia bersama Komisi IV akan mencari formulasi bagi kedua belah pihak.

Madura United Vs Cilegon United, Dejan Antonic Optimistis Timnya Lolos 16 Besar Piala Indonesia

Hendak Edarkan Sabu di Wilayah Gresik, Pria Asal Surabaya Diringkus Polsek Menganti

Komisi IV tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar rapat bersama Disnaker.

"Kami akan kawal terus, bicara UMSK akan kami kawal hingga ke kementerian," tutupnya.

Sebelumnya, massa buruh yang tergabung dalam Sekber buruh Gresik melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Gresik.

Mereka menuntut diberlakukannya UMSK sebesar 5 persen, 7 persen dan 9 persen dari nilai UMK Rp 3.867.874. (Surya/Willy Abraham)

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved