BKN Perintahkan PPK untuk Segera Pecat PNS yang Terbukti Terlibat Korupsi

Badan Kepegawaian Negara memerintahkan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk segera berhentikan Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi

BKN Perintahkan PPK untuk Segera Pecat PNS yang Terbukti Terlibat Korupsi
TRIBUNJATIM.COM/KUKUH KURNIAWAN
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana (dua dari kiri) saat melakukan konferensi pers di Kantor BKN Regional 2, Waru, Sidoarjo, Kamis (31/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim. com, Kukuh Kurniawan.

TRIBUNJATIM, SIDOARJO - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memerintahkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera berhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor)

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, berdasarkan data per tanggal 29 Januari 2019, pihaknya telah memberikan sanksi bagi PNS pelaku Tipikor yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Tercatat dari total 2.357 PNS Tipikor yang BHT, 20,28 persen telah dijatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH ) alias dipecat oleh PPK.

"Atau sebanyak 478 pegawai. Dengan rincian 49 PNS Instansi Pusat dan 429 PNS Instansi Daerah," paparnya saat konferensi pers di Kantor BKN Regional 2 Waru, Sidoarjo, Kamis (31/1/2019).

Rawan Terjadi Korupsi, MCW Desak KPU Kota Malang Transparan soal Dana Kampanye

Ia juga mengapresiasi langkah PPK yang telah memberhentikan 673 PNS Tipikor BHT di luar data  2.357 PNS Tipikor BHT sebelumnya.

"Penindakan secara progresif ini digencarkan sejak Surat Keputusan Bersama Kemenpan RB, Kemendagri, dan BKN dengan Nomor : 182 /6597/ SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/ KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukun Tetap. Dan SKB ini telah digulirkan kepada seluruh PPK instansi pusat dan daerah," jelasnya.

Pemerintah Buka Penerimaan CPNS Lagi Bulan Maret 2019, Menpan RB Sebut Ada 100 Ribu Formasi

Bima Aria Wibisana juga menambahkan, untuk mempercepat proses pemecatan dengan tidak hormat oleh PPK instansi masing masing, dalam waktu dekat ini akan segera diterbitkan edaran bersama.

Edaran tersebut terkait dengan pemberian batas waktu tambahan bagi PPK untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) PDTH dan sanksi tegas bagi PPK yang tidak memberhentikan PNS Tipikor BHT.

"Kesepakatan tersebut dirumuskan dalam pertemuan antara BKN, Kemenpan RB, Kemendagri, BPK, BPKP, MA, dan KPK yang berlangsung 29 Januari kemarin. Guna menyikapi proses penegakan hukum PNS Tipikor yang belum optimal," tandasnya.

Cerita Mantan Kepala Kejati Jatim, Maruli Hutagalung Berantas Korupsi Pakai Konsep Main Catur

Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Ani Susanti
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved