BUMD di Kabupaten Malang Dinilai Kurang Tunjukkan Kontribusi Positif Terhadap PAD

Bapenda Kabupaten Malang menilai adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Malang, belum tunjukkan gairah positif.

BUMD di Kabupaten Malang Dinilai Kurang Tunjukkan Kontribusi Positif Terhadap PAD
SURYA/ERWIN WICAKSONO
Kepala Bapeda Kabupaten Malang, Purnadi 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang menilai adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Malang, belum tunjukkan gairah positif.

Hal tersebut karena BUMD ditengarai masih kurang mampu dongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah yang memiliki 33 kecamatan itu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Purnadi enggan memberikan alasan terkait kendala yang dialami BUMD dalam menyumbang PAD yang dinilai belum signifikan.

Musim Hujan, Jalur Menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Ngadas Malang Rawan Longsor

Chelsea Vs Huddersfield Town, Hajar Huddersfield 5-0, The Blues Naik ke Posisi Empat Klasemen

"Kalau kendalanya silakan tanyakan ke yang bersangkutan. Nanti malah dikira ngoreksi pekerjaan orang," ujar Purnadi, Minggu (3/2/2019).

Purnadi menambahkan, penyumbang PAD yang cukup signifikan hadir dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pada tahun lalu saja mampu melampaui target dari Rp 80 miliar dan yang diperoleh mencapai Rp 100 miliar.

"Target untuk tahun ini menjadi Rp 90 miliar. Untung-untung bisa Rp 100 miliar lebih. Sektor PBB bisa ditingkatkan, tapi bukan berarti meningkatkan tarif. Tapi ada kenaikan kelas istilahnya, seperti pada daerah-daerah penyangga yakni Singosari, Lawang, Dau, Pakis. Di daerah itu biasanya ada perumahan-perumahan yang dibangun," beber Purnadi.

Ada 44 Kasus DBD Sepanjang Januari Ini di Kota Malang, Terjadi di Kawasan Padat Penduduk

Jelang Persita Tangerang Vs Arema FC, Milomir Seslija Tegaskan Tidak Ada Rotasi Pemain Singo Edan

Di sisi lain, Ahmad Faiz Wildan sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa, yang merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Malang menyebut, pihaknya sudah menyodorkan kontribusi positif untuk PAD.

"Malah PAD yang kami kontribusikan terus naik, tahun 2017 Rp 310 juta, tahun 2018 bisa Rp 330 juta. Untuk retribusi, kami bisa capai Rp 1 miliar," ujar Wildan ketika dikonfirmasi, Minggu (3/2/2019).

Wildan menambahkan, untuk meningkatkan pendapatan, pihaknya menilai perlu adanya dukungan budgeting dari Pemerintah Kabupaten Malang.

Pondasi Tak Kuat, Lantai Rumah Warga Kedawung Kota Malang Ambrol

Away Day Hadapi Persita Tangerang, Milomir Seslija Minta Arema FC Tak Ulang Kesalahan di Leg 1

Jadwal MotoGP 2019, Mulai Seri Qatar hingga Spanyol, Siapa Penantang Dominasi Marc Marquez?

Hal tersebut penting untuk semakin meningkatkan kualitas fasilitas wisata yang dikelolanya, yakni Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep.

Meski begitu, Wildan menegaskan akan terus berupaya untuk meningkatkan kunjungan wisata.

"Dukungan dana itu penting untuk peningkatan fasiltas infrastruktur pantai, seperti perbaikan pendopo dan homestay. Artinya kami juga perlu dukungan agar semakin bisa lebih baik lagi," tambahnya. (Surya/Erwin Wicaksono)

Yuk Follow Instagram TribunJatim.com:

Penulis: Erwin Wicaksono
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved