227 Aplikasi Pinjaman Online yang Berasal dari Luar Negeri Ilegal, 33 Aplikasi Sudah Dilaporkan

LBH Surabaya mencatat, sedikitnya didapati 33 aplikasi ilegal yang dilaporkan para kliennya melakukan penagihan secara intimidatif.

227 Aplikasi Pinjaman Online yang Berasal dari Luar Negeri Ilegal, 33 Aplikasi Sudah Dilaporkan
TRIBUNJATIM.COM/LUHUR PAMBUDI
Suasana launching posko pengaduan dari kiri moderator, Sakura dan Budiono, Jumat (15/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com,  Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - LBH Surabaya mencatat, sedikitnya didapati 33 aplikasi ilegal yang dilaporkan para kliennya melakukan penagihan secara intimidatif.

Temuan lain menyebut sebanyak 227 aplikasi diketahui adalah aplikasi ilegal yang datangnya dari luar negeri.

Lansiran data itu disampaikan oleh Kabid Riset dan Pengembangan Kerja Sama LBH Surabaya Sahura saat melaunching Posko Pengaduan Pinjaman Online di Kantor LBH Surabaya Jalal Kidal No 6, Jumat (15/2/2019).

Ia menambahkan, sejak bulan Desember 2018 lalu, tercatat ada 16 aplikasi yang tidak terdaftar di OJK.

4 Alasan LBH Surabaya Buat Posko Pengaduan Khusus Pinjaman Online, Berkaitan Penyebaran Data Pribadi

59 Orang Jadi Korban Penagihan Intimidatif Pinjaman Online, LBH Surabaya Buat Posko Pengaduan Khusus

Bahkan, lanjut Sahura, ada aplikasi yang sudah tidak lagi bisa diakses melalui internet, namun masih menjalankan proses penagihan pada nasabahnya.

"59 nasabah yang menjadi klien kami melaporkan itu dan kami mendatanya," katanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi No 20/2016 Pasal 47, pihak aplikator yang terbukti menyalahi aturan dalam prinsip finansial, bisa diberi sanksi secara administrasi.

Mulai dari sanksi pernyataan tertulis, pembayaran uang denda, pembatasan kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin.

Sahura memprediksi para pelapor yang datang ke LBH Surabaya tentang kasus pinjaman online ini akan bertambah.

Pemkot Surabaya Imbau Masyarakat Hati-Hati terhadap Fintech atau Pinjaman Online

Ratusan Driver Ojek Online Hadiri Pidato Kerakyatan Khofifah-Emil di Tugu Pahlawan, Ini Harapannya

Ia berharap pada Kemenkominfo RI untuk menindak tegas para aplikator dengan melakukan pemblokiran.

Selain itu, Pihak Kepolisian juga diminta untuk melakukan penindakan pada oknum Dept-collector yang melakukan penagihan secara intimidatif.

"Penagihan secara paksa itu ilegal, yang boleh lakukan penagihan paksa hanyalah aparat hukum, itupun berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," tandasnya.

Penulis: Luhur Pambudi
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved