Jalani Sidang Perdana, Wali Kota Pasuruan Non Aktif Didakwa Atur Proyek Pemkot, Terima Suap Rp 2,9 M

Jalani Sidang Perdana, Wali Kota Pasuruan Non Aktif Didakwa Atur Proyek Pemkot, Terima Suap Rp 2,9 M.

Jalani Sidang Perdana, Wali Kota Pasuruan Non Aktif Didakwa Atur Proyek Pemkot, Terima Suap Rp 2,9 M
TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL ARIFIN
Wali Kota Pasuruan non aktif Setiyono (kanan), menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Senin, (25/2/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Usai Muhammad Baqir divonis dua tahun oleh majelis hakim kini, Wali Kota Pasuruan non aktif Setiyono duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dia menjalani sidang perdana atas kasus dugaan menerima suap dan proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Kali ini, Setiyono tak sendiri dia ditemani oleh dua pesakitan lainnya yaitu staf Kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto dan staf ahli sekaligus pelaksana harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan, Dwi Fitri Nurcahyo.

Terdakwa Penyuap Wali Kota Pasuruan Divonis Hakim Pidana 2 Tahun Penjara, Pilih Pikir-Pikir Dulu

Pentingnya Pramuka di Era Milenial Sekarang, Kwarcab Pramuka Kabupaten Pasuruan Gelar Diklat

Dalam dakwaannya, JPU dari KPK, Ferdian Adi Nugroho dijelaskan bahwa terdakwa sebagai Wali Kota Pasuruan, kerap melakukan plotting atau mengatur proyek-proyek yang ada di lingkungan Pemkot Pasuruan dengan timbal balik sukses fee dari para rekanan yang mendapatkan proyek.

Setiyono diduga menerima hadiah atau janji sekitar 10 persen dari proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018.

Kasus Suap Wali Kota Pasuruan, Rekanan dan ASN Pemkot Kembalikan Uang Gratifikasi ke KPK Rp 500 Juta

“Terdakwa yang baru saja dilantik sebagai Wali Kota Pasuruan pada bulan April 2016 lalu, memanggil beberapa kepala dinas dan tim suksesnya, untuk membuat plotting proyek dan menentukan pemenangnya,” ujar JPU, Senin, (25/2/2019).

Atas kasus ini, Setiyono pun dijerat dengan pasal 12 huruf jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU NO 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari keseluruhan proyek yang diplot, mulai tahun anggaran 2016, 2017 hingga 2018, Setiyono diduga menerima suap hingga terkumpul uang sebanyak Rp 2,9 miliar.

"Saat itu terdakwa bahkan sempat ngomong pada salah satu kepala dinas, bahwa dirinya tengah membutuhkan banyak uang dan meminta pada para Kepala Dinas yang dikumpulkannya untuk memahaminya," pungkasnya.

Modusnya, ia mengumpulkan para kepala dinas yang ditunjuk dan meminta para mereka untuk membuat plotting pekerjaan yang nantinya ditentukan pula para pemenangnya.

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved