Jelang Munas dan Konbes NU, PPKN Pertanyakan Pencalonan Ma'ruf Amin Sebagai Cawapres

Jelang Munas dan Konbes NU, PPKN Pertanyakan Pencalonan Ma'ruf Amin Sebagai Cawapres.

Jelang Munas dan Konbes NU, PPKN Pertanyakan Pencalonan Ma'ruf Amin Sebagai Cawapres
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Dewan Penasehat PPKN, Choirul Anam. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Jelang Munas dan Konbes NU yang akan digelar pada Kamis (28/2/2019) di Pesantren Miftahul Huda al-Azhar Citangkolo Kujungsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, Pengurus Besar PPKN (Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah) memberikan beberapa masukan.

Masukan yang pertama, PPKN berpendapat bahwa Munas dan Konbes sebagai forum permusyawaratan tertinggi setelah muktamar, harus mengutamakan untuk membahas persoalan yang langsung menyentuh kebutuhan ummat.

Dipilihnya Cawapres dari Ulama NU, Barisan Gus dan Santri Bersatu Pamekasan Dukung Jokowi-Maruf Amin

Fatayat NU Jatim Punya Ketua Baru, Teguhkan Tekad Menangkan Jokowi-Maruf Amin

"Apalagi hajatan besar ini akan dihadiri ribuan kiai dengan mengangkat tema sentral yaitu "Memperkuat Kedaulatan Rakyat".

Untuk itulah, PB PPKN menyuarakan aspirasi NU kultural yang menginginkan jawaban tegas dan tuntas dari forum Munas dan Konbes" kata Dewan Penasehat PPKN, Choirul Anam saat dikonfirmasi di Graha Astranawa, Jalan Gayungsari Timur Surabaya, Selasa (26/2/2019).

Maruf Amin Yakin Menang di Kabupaten Tuban pada Pilpres 2019 Mendatang: Minimal Raup Suara 70 Persen

Cak Anam, sapaan akrab Choirul Anam mengatakan PPKN mengusulkan agar Munas dan Konbes membahas masalah keagamaan dan pelaksanaan putusan muktamar Jombang yang diselenggarakan pada Bulan Agustus 2015.

"Kasus Rais Aam yang maju dalam Pilpres 2019, menurut hukum apa diperbolehkan? Jika diperbolehkan, mohon Munas mengumumkan dalil-dalil berikut maraji'nya agar nahdliyin tidak salah paham," kata Cak Anam.

Ahlul Halli Wal Agdi (Ahwa) Muktamar NU ke-33 di Jombang, lanjut Cak Anam telah membai'at dan KH. Ma'ruf Amin juga ber-baiat untuk menjaga/memimpin NU hingga akhir masa bakti dan diperkuat dengan perjanjian kesanggupan dan kepatuhan melaksanakan AD/ART.

"Salah satunya pada Bab XVI, Pasal 51, ayat (4)- berbunyi Rais Aam dan seterusnya tidak diperkenankan mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik (eksekutif maupun legislatif)".

Lantas dengan majunya (mencalonkan diri dan dicalonkan) musyawarah alim ulama NU, apakah bukan pengingkaran terhadap perjanjian ulama NU?" kata Cak Anam.

Untuk itu dalam Munas dan Konbes, Cak Anam memohon agar memberikan penjelasan demi kebaikan NU dan Nahdliyin.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved