Emil Dardak Minta Sektor Swasta Ikut Aktif Wujudkan Jatim Berintegritas dengan Tak Lakukan Suap

Emil Elestianto Dardak menyampaikan, dalam mewujudkan Jawa Timur yang berintegritas tidak cukup hanya Pemprov Jatim saja yang dibekali pembinaan.

Emil Dardak Minta Sektor Swasta Ikut Aktif Wujudkan Jatim Berintegritas dengan Tak Lakukan Suap
SURYA/FATIMATUZ ZAHROH
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak saat mendampingi Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Jawa Timur dan KPK melakukan Upaya Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha di Ruang Rapat Utama Kantor Bappeda, Rabu (27/2/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyampaikan, dalam mewujudkan Jawa Timur yang berintegritas tidak cukup hanya Pemprov Jatim saja yang dibekali pembinaan, melainkan juga sektor swasta.

Sebab kenyataannya, sebagaimana disampaikan Emil Elestianto Dardak, dari data yang ia terima, 80 persen dalam penegakan integritas tersebut melibatkan sektor swasta, yang dilakukan dengan modus suap-menyuap dan gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan penyelenggara negara.

"Jika lingkungan bisnis ini tidak bisa menjaga integritas, upaya untuk menjaga integritas pemerintah tidak bisa maksimal. Ini kontradiktif karena kita menginginkan sektor swasta maju," kata Emil Elestianto Dardak saat mendampingi Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Jawa Timur dan KPK melakukan Upaya Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha di Ruang Rapat Utama Kantor Bappeda, Rabu (27/2/2019).

Tingkatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula, Wakil Wali Kota Malang Ajak Pelajar untuk Tidak Golput

Hasil Liverpool Vs Watford, The Reds Tumbangkan Watford 5 Gol Tanpa Balas

Emil Elestianto Dardak mengatakan, KAD dan KPK, dalam mewujudkan Jawa Timur yang berintegritas diharapkan bisa bekerja bersama dengan berbagai stakeholder internal dan eksternal pemerintah.

"Ini adalah multi stakeholder dialog dan multi stakeholder platform untuk memastikan integritas tidak hanya ditegakkan secara sepihak, tetapi bersama-sama dengan stakeholder internal dan eksternal pemerintah," ujar Emil Elestianto Dardak.

Selain itu, KAD juga diharapkan mampu memberdayakan dan menginisiatifkan, baik pelaku bisnis maupun regulator daerah dalam upaya pencegahan korupsi.

Satpol PP Provinsi Jawa Timur Tidak Menindak Tambang Pasir Brantas karena Perubahan Paradigma

Hasil Arsenal Vs Bournemouth, Mesut Oezil Cetak Gol, The Gunners Bungkam The Cherries 5-1

Sementara itu, Kepala Koordinator Wilayah VI KPK RI, Asep Rahmat Suwanda mengatakan, KAD Jatim merupakan inisiatif dari KPK RI.

Dalam hal ini, KPK RI mempunyai satu peran penting dalam pencegahan korupsi.

“KPK saat ini fokusnya masih di soal pengadaan barang jasa (pbj), perizinan, dan proses penganggaran. Karena ketiga hal ini masih banyak permasalahan,” jelasnya.

Basis Industri di Jawa Timur Terlalu Besar, Emil Dardak akan Percepat Pembangunan Pengolahan B3

Gubernur Jatim Khofifah Siapkan Rp 130 Miliar untuk Seragam Gratis Siswa Baru SMA/SMK

Senada Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur, Riswanda menyampaikan terima kasih atas pembinaan dan supervisi yang dilakukan KPK terhadap KAD Jatim sehingga tetap eksis melakukan aktivitasnya secara aktif.

KAD merupakan forum komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha (bisnis) dalam bentuk dialog publik privat yang membahas isu-isu strategis.

Sebagaimana diketahui, KAD merupakan komite yang diinisiasi oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI, melibatkan para pelaku usaha dan regulator di daerah.

Komite ini dilatarbelakangi kasus-kasus yang telah ditangani KPK RI, dimana sekitar 80 persen kasus juga melibatkan sektor swasta. (Surya/Fatimatuz Zahroh)

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com:

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved