Kisruh Pemangkasan Gaji Pegawai Honorer Sidoarjo Belum Ada Titik Temu

Pemangkasan gaji pegawai kontrak atau pegawai honorer Pemkab Sidoarjo dibahas dalam rapat yang digelar Komisi A DPRD Sidoarjo, Jumat (8/3/2019).

Kisruh Pemangkasan Gaji Pegawai Honorer Sidoarjo  Belum Ada Titik Temu
M Taufik/Surya
Rapat yang digelar Komisi A DPRD Sidoarjo dan perwakilan Pemkab Sidoarjo rerkait pemangkasan gaji pegawai honorer, Jumat (8/3/2019). 

 TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Pemangkasan gaji pegawai kontrak atau pegawai honorer Pemkab Sidoarjo dibahas dalam rapat yang digelar Komisi A DPRD Sidoarjo, Jumat (8/3/2019).

Dalam hearing itu, dewan juga mengundang Asisten III, Asisten II, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pekan Sidoarjo. Tapi pembahasan persoalan ini tidak menemukan titik temu.

Dewan menilai kebijakan itu harus dibatalkan karena berdampak pada melemahnya kinerja pegawai honorer. Tapi Perwakilan Pemkab Sidoarjo malah menilai bahwa kebijakan ini sudah tepat.

Dalam pertemuan ini, dewan mengkritik habis pemotongan gaji pegawai honorer yang terkuat dengan pemberlakukan perbup 102 tahun 2018 tersebut.

Menurut Anggota Komisi A Silvester Ratu Lodo, penerapan regulasi itu sangat meresahkan. Dewan banyak menerima pengaduan dari tenaga non ASN, yang isinya meminta gaji kembali dinaikkan.

"Sebelumnya para pegawai itu bisa terima Rp 2,4 juta perbulan. Sekarang dipotong jadi Rp 1,7 juta perbulan. Angka yang dikeluhkan karena tidak cukup untuk biaya hidup selama satu bulan," katanya kepada Tribunjatim.com.

Soal Pemangkasan Gaji Honorer Jadi Rp 1,7 Juta, Dewan Panggil Pemkab Sidoarjo

Video Viral Penyelamatan Satu Keluarga Korban Banjir di Tol Ngawi-Kertosono, Begini Kronologinya

Aktif Blusukan ke Masyarakat, Bambang Haryo Raih Award Parlemen Aspiratif

Hal senada disampaikan Kusnan, juga Anggota Komisi A. Dia menilai kebijakan itu sangat tidak manusiawi.

"Idealnya gaji pekerja itu naik. Ini Pemkab Sidoarjo malah menurunkan gaji pegawainya," tukasnya kepada Tribunjatim.com.

Karenanya, Kusman meminta kebijakan itu direvisi. Jika tidak diubah, pihaknya bakal mengirim surat ke pemkab yang isinya meminta agar pemkab merevisi perbup.

Sementara menurut Choirul Hidayat, anggota dewan dari PDIP, ada pihak yang diuntungkan dari penerapan aturan itu. Namun ada juga yang dirugikan.

Halaman
12
Penulis: M Taufik
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved