Jelang Pemilu 2019, Menkominfo Sebut Ada 700 Lebih Kasus Hoaks yang Beredar, Paling Banyak Februari

Menteri Komunikasi dan Informatikan Rudiantara mengatakan penyebaran konten hoaks di media sosial jelang Pemilu 2019 kian hari semakin banyak.

Jelang Pemilu 2019, Menkominfo Sebut Ada 700 Lebih Kasus Hoaks yang Beredar, Paling Banyak Februari
SURYA.CO.ID/FATIMATUZ ZAHROH
Menkominfo Rudiantara (kiri) saat di acara MoU bersama Muslimat NU Nganjuk, Minggu (10/3/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Menteri Komunikasi dan Informatikan Rudiantara mengatakan penyebaran konten hoaks di media sosial jelang Pemilu 2019 kian hari semakin banyak.

Sejak 2018 hingga akhir Februari 2019, setidaknya ada sebanyak 700 konten hoaks. Rincinya bulan Agustus 2018 ada sebanyak 25 hoaks, September 2018 ada sebanyak 27 konten hoaks, bulan Oktober 2018 sebanyak 53 hoaks, November 2018 sebanyak 63 hoaks, dan Desember sebanyak 75 2018 hoaks.

Kemudian di Bulan Januari 2019 terdapat sebanyak 175 hoaks, dan bulan Februari sebanyak 353 konten hoaks.

"Luar hiasa kecepatan hoaks ini. Paling banyak yang berkaitan dengan politik. Yang berkaitan dengan politik ada sebanyak 181 hoaks, dan ada 50 konten yang berkaitan dengan agama," kata Rudiantara.

Tepis Hoaks Tsunami dan Gempa Bumi, Pengelola Pantai Balekambang Berbenah untuk Tingkatkan Wisatawan

Lewat Istighosah, Ulama Muda Jokowi Madura Lawan Hoaks, Black Campaign, dan Fitnah

Dikatakan Rudiantara, di momen politik ini, yang paling banyak memang di Bulan Februari. Artinya semakin dekat momen politik konten hoaks juga semakin banyak.

Akan tetapi, sejauh ini seharusnya adalah pesta demokrasi. Seharusnya yang namanya pesta harusnya disambut dengan gegap gempita bukan malah dengan konten negatif.

"Ini kan tahun pesta politik kalau kita ke pesta mana ada sih jauh-jauh udah kayak mau berantem, jauh-jauh ngajak berantem di tempat pesta," katanya.

Terkait sanksinya, ia mengatakan bahwa di Kemenkominfo, memiliki sejumlah sanksi. Yang pertama yang diterapkan adalah mengumumkan ke publik akun yang menyebar hoaks.

Hal itu akan memberikan sanksi sosial bagi masyarakat pemilik akun tersebut.

"Tetapi kalau itu membuat kehebohan di masyarakat membuat jadi masyarakat bertentangan dengan undang-undang ITE tentu nanti teman-teman aparat penegak hukum kepolisian menindaklanjuti dan diproses secara hukum," tegasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved