6 Bulan Demo, Pekerja Gardu Induk PT Haleyora Powerindo di Surabaya Dapat PHK

PT Haleyora Powerindo memutuskan untuk memutus hubungan kerja (PHK) 49 pekerja operator gardu induknya, Selasa (12/3/2019) kemarin.

Penulis: Luhur Pambudi | Editor: Anugrah Fitra Nurani
TRIBUNJATIM.COM/LUHUR PAMBUDI
Suasana forum antara SRP-HPI dan PT Haleyora Powerindo di ruang pertemuan Kantor Disnakertrans Jatim Jalan Dukuh Menanggal, Rabu (13/3/2019) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com,  Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - PT Haleyora Powerindo memutuskan untuk memutus hubungan kerja (PHK) 49 pekerja operator gardu induknya, Selasa (12/3/2019) kemarin.

Keputusan itu muncul berdasarkan Surat PT Haleyora Powerindo (HPI) No. 0083/SDM.00/HP Pusat2019/ Tanggal 12 Maret 2019 Perihal Pengembalian Pegawai Tugas Karya.

Isi surat itu kemudian disampaikan pada para pekerja Operator Gardu Induk (OPGI) yang dipayungi oleh SRP-HPI.

Surat putusan itu akhirnya muncul, setelah para pekerja menolak disposisi pekerja baru yang diberikan oleh perusahaan sebagai Petugas Right of Way (ROW) atau pemangkas ranting pohon yang menggelayuti kabel PLN.

(Tidak Dipekerjakan Sesuai Skill, Serikat Pekerja Haleyora Powerindo Surabaya Klaim akan Demo 9 Hari)

(Employer Branding, Strategi PLN Gaet Talenta Milenial Terbaik Melalui Job Fair di Unair Surabaya)

Kepala Sumber Daya Manusia (SDM) PT HPI Atik mengatakan, keputusan PHK tersebut merupakan keputusan bulat yang dibuat perusahaannya.

Pihaknya tidak ingin persengketaan yang terjadi dengan para OPGI dan SRP-HPI terus berlarut-larut tanpa solusi sejak Oktober 2018.

Perihal pesangon, Atik berjanji pihaknya akan membayar sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Intinya,  kedua belah pihak sudah berdamai dengan hasil keputusan yang ada.

"Kami sudah sepakat, dan untung hasilnya berjalan damai," katanya saat ditemui TribunJatim.com, di Ruang Mediasi Gedung Hubungan Industrial Disnakertrans Jatim Jalan Dukuh Menanggal, Rabu (13/3/2019).

Sebagai penengah dari keduabelah pihak yang bersengketa, Anas Nasrudin Irianto Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Jatim mengatakan, pihaknya akan menjamin terpenuhinya segala hak dari para pekerja berstatus PHK.

(Kunjungi Almamater, Direktur Bisnis PLN Regional Sumatera Beri Kiat Sukses ke Siswa SMAN 6 Surabaya)

(Siapkan Fasilitas Cold Storage, PLN Berkontribusi Dukung Pengolahan Produk Perikanan)

"kami dari Disnaker akan melihat pemberlakuan keputusan tersebut Apakah sudah sesuai dengan undang-undang," kata Anas.

Menjatuhkan putusan PHK kepada pekerja merupakan proses pelik yang dialami kedua belah pihak. Apalagi bagi pihak pekerja.

Anas mengungkapkan, saat ini kedua belah pihak bertemu kembali, Rabu (13/3/2019) di sebuah ruangan Mediasi di Gedung Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jatim.

Pertemuan itu membahas kalkulasi pesangon yang akan dibayar kepada masing-masing pekerja.

"Sesuai dengan pasal 156, kami tekankan pada pihak perusahaan untuk harus sesuai dengan undang-undang," tandasnya.

(Program PLN Mengajar di SMAN 6 Surabaya Mengajak Siswa-Siswi Kenali Kelistrikan dan Teknologi)

(Usai Audiensi dan Tak Berbuah Hasil, Besok Massa Aksi SRP-HPI Akan Geruduk Kantor PLN Lagi)

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved