Sarana Tes Masih Dipakai Ujian SMA, Proses Perekrutan PPPK Jatim Dilakukan Usai Coblosan Pemilu

Sarana Tes Masih Dipakai Ujian SMA, Proses Perekrutan PPPK Jatim Dilakukan Usai Coblosan Pemilu.

Sarana Tes Masih Dipakai Ujian SMA, Proses Perekrutan PPPK Jatim Dilakukan Usai Coblosan Pemilu
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Anom Surahno 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Anom Surahno mengatakan, untuk waktu pelaksanaan perekrutan PPPK tersebut akan dilakukan setelah gelaran Pemilu 17 April 2019 mendatang.

"Waktunya belum ditentukan dan sarana tes juga masih dipakai untuk ujian SMA," kata Anom, Rabu (20/3/2019).

BKD Tuban: Pengumuman PPPK Mundur tak Jadi Hari Ini

Pendaftaran PPPK 2019 di sscasn.bkn.go.id Masih Dibuka hingga 16 Februari 2019, Cek Persyaratannya

Rekrutmen tersebut, kata Anom akan diprioritaskan untuk tenaga honorer K2 di bidang pendidikan, kesehatan dan penyuluh pertanian

“Dari jumlah tersebut kebanyakan merupakan guru SMA/SMK dan penyuluh pertanian,” jelasnya.

Kemendikbud Terapkan Skema PPPK Atasi Kekurangan Guru Produktif, Guru Honorer Akan Jadi ASN Semua

Rekrutmen PPPK ini digulirkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk pemerintah daerah, provinsi maupun pusat.

Rencananya, Pemprov Jatim akan membuka 860 formasi PPPK tahun ini, menyesuaikan anggaran.

Sekadar diketahui, subsidi gaji dari Pemprov Jatim sebesar Rp 750 ribu per bulan.

Dengan diangkatnya menjadi PPPK, maka gaji pegawai K2 akan disetarakan PNS antara Rp 2,4 juta sampai Rp 2,7 juta.

Di beberapa daerah dan instansi vertikal, penyesuaian gaji PPPK tidak memicu problem. Sebab, selisih dari K2 menjadi PPPK tidak terlalu jauh. 

“Misalnya guru-guru di bawah Kemenag yang saat ini gajinya sudah mencapai Rp 2,1 juta atau K2 di Bangkalan yang sudah mencapai Rp 1,2 juta. Mereka siap menggelar rekrutmen PPPK karena selisihnya dengan standar gaji PNS sedikit,” ucapnya.

Lebih lanjut, untuk anggaran rekrutmen hingga sistem gaji dan tunjangan PPPK, Anom mengatakan tidak perlu menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan bisa menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) aktif.

"Sudah ada anggarannya, bisa tidak perlu PAK," ucap Anom.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved