BPKPD Surabaya Tegaskan Wajib Pajak PHR (Parkir, Hotel dan Hiburan, Restoran), PKL Juga Kena Pajak

Pemkot Surabaya gelar Sosialisasi Anti Korupsi dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Parkir, Hotel, dan Hiburan, Restoran), Selasa (26/3/2019).

BPKPD Surabaya Tegaskan Wajib Pajak PHR (Parkir, Hotel dan Hiburan, Restoran), PKL Juga Kena Pajak
SURYA.CO.ID/PIPIT MAULIDIYA
Sosialisasi Anti Korupsi dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Parkir, Hotel, dan Hiburan, Restoran), Selasa (26/3/2019) di Graha Sawunggaling, lantai 6 Kantor Pemkot Surabaya. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya gelar Sosialisasi Anti Korupsi dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Parkir, Hotel, dan Hiburan, Restoran), Selasa (26/3/2019) di Graha Sawunggaling, lantai 6 Kantor Pemkot Surabaya.

Acara sosialisasi ini juga dihadiri Wilayah 6 Korsup Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, sekaligus undangan yang terdiri dari pelaku usaha. Mereka adalah Pemilik parkir, hiburan, restoran, bahkan pedagang kaki lima (PKL).

Yusron menjelaskan kehadiran para pemilik usaha ini selain untuk sosialisasi aplikasi baru pembayaran pajak 'Surabaya Tax', juga mendapatkan edukasi soal wajib pajak.

Mengacu pada peraturan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dijekaskan, bahwa usaha yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 15 juta per bulan dikenai pajak 10 persen.

7 Tips Penggunaan Uang yang Selalu Dilakukan Para Miliarder, Mulai Bill Gates Hingga Mark Zuckerberg

Nunuk Widayati, salah satu peserta yang memiliki usaha cukup terkenal STMJ Pojok Ngagel, sempat menanyakan undangan BPKPD pada pemilik usaha kaki lima seperti dirinya.

Nunuk mengaku sedikit keberatan kalau harus dikenakan pajak 10 persen, atas omset yang diperolehnya selama satu bulan.

"Saya tadi usul hitungnya dari laba bersih saja, bukan berdasarkan omset. Karena omset kita sehari-hari masih dikurangi sewa stand, biaya operasional, dan lain-lain. Sebagai warga Surabaya sebenarnya kan kita mau bayar pajak jujur, tapi kalau tidak sesuai bisa-bisa kan nggak jujur bayar pajaknya," kata Nunuk yang mengaku sedikit keberatan.

Yusron menegaskan dalam penerapan pajak, sebenarnya Pemkot Surabaya tidak tebang pilih. Semua usaha yang memiliki omset di atas Rp 15 juta, sudah wajib dikenai pajak 10 persen.

"Kenapa PKL kena pajak? Regulasi tidak memandang itu dari fisik, tapi penyelenggaraan dan omset sudah melebihi Rp 15 juta setiap bulan maka berkewajiban untuk melakukan wajib pajak. Jadi tidak melihat fisik," tutupnya. 

Penulis: Pipit Maulidiya
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved