Rumah Politik Jatim

KPU Sumenep Ancam Pidanakan Pihak yang Memotong Honor KPPS Dengan Alasan Apapun

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah sibuk mempersiapkan banyak hal pada H-2 Pemilu 2019, mulai TPS, pengamanan, hingga para Kelompok Penyelenggara Pe

KPU Sumenep Ancam Pidanakan Pihak yang Memotong Honor KPPS Dengan Alasan Apapun
Tribunnews/Priyombodo
Ilustrasi 

TRIBUNJATIM.COM, SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah sibuk mempersiapkan banyak hal pada  H-2 Pemilu 2019, mulai TPS, pengamanan, hingga para  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)nya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, A. Waris memastikan akan bertindak tegas bila menemui aksi pungutan liar (Pungli) terhadap honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Semua peralatan mulai alat tulis dan semacamnya itu sudah lengkap dari KPU, itu tidak ada pemotongan (honorarium KPPS) sudah. Jadi kalau ada jajaran kami yang dengan alasan apapun (meotong honor) itu tidak boleh," kata Waris.

Pihaknya intruksikan pada semua warga yang menemukan ada pungli atau pemotongan honorarium KPPS untuk segera melapor.

(KPU Kota Blitar Gelar Lomba Swafoto Gaet Pemilih Pemilu 2019 untuk Nyoblos ke TPS, Hadiahnya Segini!)

(Pemilih Harus Bawa 2 Syarat Ini ke TPS Saat Mencoblos Pemilu 2019, Bagaimana Jika Tak Ada e-KTP?)

"Lengkap sudah semua, kalau ada temuan laporkan, itu pidana karena dianggap pencurian," paparnya.

Indikasi adanya aksi pemotongan honorarium kelompok KPPS di setiap TPS memang dilaporkan berpotensi terjadi di Sumenep.

"Alasannya dipotong honor kami itu katanya untuk uang makan, dan alat - alat lainnya di TPS," kata warga Sumenep yang namanya minta disembunyikan.

Honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak jauh berbeda dengan honor yang diterima pada Pemilu lima tahun lalu, yakni sekitar Rp. 500 ribu per orang.

Hal itu sesuai dengan suarat dari Menteri Keuangan (Menkeu) yang mengedarkan surat Nomor S-118/MK.02/2016.

Yakni, Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Wali Kota Serentak.

Reporter: TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

(2 Syarat yang Harus Dibawa Pemilih ke TPS di Pemilu 2019)

(Terjunkan 530 Personel Amankan TPS, Polres Madiun Sebut Ada 6 TPS Berkategori Rawan Geografis)

Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved