Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Selesaikan 32 dari 38 Pengaduan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang terbilang sudah menjadi OPD nomor satu dalam merespon keluhan masyarakat Kota Malang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Selesaikan 32 dari 38 Pengaduan
net
Laman Web pengaduan layanan di Pemkot Malang - sambat.malangkota.go.id 

TRIBUNJATIM.COM, KLOJEN - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Malang terbilang sudah menjadi OPD nomor satu  dalam merespon keluhan masyarakat Kota Malang.

Dari 38 pengaduan yang masuk ke Disperkim, 32 di antaranya sudah diselesaikan dengan baik. Sementara 6 sisanya masih dalam proses penyelesaian.

Artinya, Disperkim sukses menangani 84 persen aduan yang disampaikan masyarakat.

"Jadi formatnya dari Sambat Online hanya pengaduan. Sementara report, jika pengaduan selesai dengan cepat belum terakomodir, sehingga itu mungkin perlu revisi," ungkap Sekretaris Disperkim Kota Malang, Nunuk Sri Rusgiyanti, Kamis (25/4/2019).

(Hanya di Jatim, Bayar Pajak Kendaraan Secara Online dan Langsung Cetak Sendiri)

(Pamer 178 Inovasi Pelayanan Publik di Jatim, Khofifah: Tak Perlu Studi Banding ke Luar Negeri)

Setiap triwulan sekali, pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat pada masing-masing OPD.

Keluhan-keluhan masyarakat yang dimonitor berasal dari berbagai sumber, baik itu lewat medsos Disperkim, seperti Twitter, Instagram, Facebook, atau informasi keluhan yang masuk ke pejabat Disperkim.

"Yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Disperkim direkap, berapa yang masuk, tidak hanya dari Sambat Online saja," jelasnya

Pengaduan yang masuk tersebut, mulai dari berbagai bidang yang ada di Disperkim Kota Malang, baik itu Bidang Pertamanan, Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) maupun Bidang Perumahan dan Pertanahan (PP).

"Disperkim Prosentase penangananya yang tertinggi. Tentunya kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dalam menangani keluhan masyarakat semaksimal mungkin," tutupnya.

Reporter: Surya/Benni Indo

(Pamer 178 Inovasi Pelayanan Publik di Jatim, Khofifah: Tak Perlu Studi Banding ke Luar Negeri)

(Dana BOS Telat Cair, Beberapa Sekolah Kota Surabaya Gunakan Dana Bopda untuk Operasional Sementara)

Penulis: Benni Indo
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved