Universitas Jember Lakukan Pemeriksaan Internal Dugaan Kasus Pelecehan Seksual oleh Dosen FIB

Universitas Jember (Unej) melakukan pemeriksaan internal atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen di Fakultas Ilmu Budaya (FIB)

Universitas Jember Lakukan Pemeriksaan Internal Dugaan Kasus Pelecehan Seksual oleh Dosen FIB
Grafis Tribunwow/Kurnia Aji Setyawan
Ilustrasi 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Pihak Universitas Jember (Unej) melakukan pemeriksaan internal atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unej kepada mahasiswi.

Pemeriksaan internal ini dilakukan di tingkat jurusan, fakultas, sampai akhirnya berkas diserahkan ke Bagian Kepegawaian Unej.

"Berkas sudah ada di Kementerian Ristek Dikti, tinggal nunggu sanksi oleh menteri yang memegang wewenang," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Unej Agung Purwanto, Jumat (26/4/2019).

Motif Kasus Penusukan di Jember, Pelaku Mengira Istrinya Selingkuh dengan Korban Karna Jarang Pulang

Korban Pelecehan Seksual di Malang Melapor ke Polisi Malah Ditolak, Disebut Buktinya Kurang Kuat

Agung menegaskan, pihak Unej telah melakukan prosedur terkait dugaan pelecehan seksual yang diduga terjadi di dalam kampus FIB tersebut.

Sementara itu, dosen yang bersangkutan telah mendapatkan skorsing dari pihak FIB sejak Agustus 2018 lalu. Skorsing itu sebagai bentuk sanksi kepada dosen yang diduga melecehkan mahasiswinya itu.

Dugaan pelecehan seksual di dalam kampus oleh dosen berinisial HSN itu berhembus sejak tahun 2018 lalu.

Dari informasi yang dihimpun Surya, peristiwa itu diketahui dari penuturan seorang mahasiswi yang diduga menjadi korban pelecehan seksual HSN kepada seorang dosen FIB. Diduga, korban tidak hanya satu orang.

Peristiwa ini akhirnya mencuat setelah Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas, LPM di FIB mengangkat kisah tersebut, Kamis (25/4/2019).

Agung Purwanto menambahkan, berdasarkan aturan di UU ASN, seorang dosen yang berstatus ASN bisa dipecat karena beberapa hal, antara lain karena terlibat tindak pidana yang memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, atau terlibat dalam partai politik.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved