Rumah Politik Jatim

Silaturahim dengan KH Maruf Amin, PWNU Jatim Perlu Bahas Menteri, Sebut Ormas 'Sebelah' Minta Jatah

Silaturahim dengan KH Maruf Amin, PWNU Jatim Perlu Bahas Menteri, Sebut Ormas 'Sebelah' Minta Jatah Menteri Setelah Gabung Jokowi-Maruf.

Silaturahim dengan KH Maruf Amin, PWNU Jatim Perlu Bahas Menteri, Sebut Ormas 'Sebelah' Minta Jatah
SURYA/BOBBY CONSTANTINE KOLOWAY
Muhtasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ma'ruf Amin hadir pada acara Silaturahim Akbar dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Minggu (28/4/2019) 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Muhtasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Maruf Amin hadir pada acara Silaturahim Akbar dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Minggu (28/4/2019).

Hadir pada acara ini, Rais Aam PBNU, KH Miftahul Ahyar; Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar; dan segenap pengurus PCNU se-Jatim.

"Kami menyampaikan selamat datang. Jawa Timur memang seperti ini, sumuk (panas)," kata Kiai Mustamar pada sambutannya menyambut Kiai Maruf dengan berseloroh.

PWNU Jatim Ajak Masyarakat Tunggu Hasil Resmi Pemilu : Keputusan KPU adalah Hasil Pilihan Rakyat

PWNU Jatim Ajak Calon Pemilih ke TPS Pakai Baju Putih, TKD Jatim: Jelas NU Dukung Kita

Pemilu 2019, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar Liburkan Santrinya agar Bisa Salurkan Hak Suaranya

Hasil Quick Count Menangkan Jokowi-Maruf Amin, Gus Ipul : Ada 3 Faktor yang Membuat Jokowi Menang

Memberikan sambutan di hadapan ratusan pengurus PWNU Jatim dan PCNU Kabupaten/Kota se-Jatim, Kiai Mustamar mengusulkan pembahasan posisi menteri kepada Kiai Maruf yang juga Calon Wakil Presiden tersebut.

Menurut Kiai Marzuki, ada ormas pendukung Prabowo-Sandi yang ingin merapat ke Jokowi-Ma'ruf Amin.

Namun, dengan imbalan posisi menteri.

"Kami juga ingin matur, ada pendukung "sebelah" yang ingin bergabung dan minta jatah menteri," kata Kiai Marzuki di hadapan para peserta pertemuan.

Menurutnya, hal itu bisa saja diakomodasi demi menguatkan rekonsiliasi pasca pilpres. Namun, ada baiknya satu posisi menteri saja. Itupun, kecuali kursi Menteri Pendidikan dan Menteri Agama.

"Kalau itu memang diakomodasi, jangan sampai menteri Agama atau Menteri Pendidikan," ujarnya.

"Selain itu, kalau diterima, harus mengatasnamakan induk organisasi sekaligus partai. Jangan (minta) satu-satu. Satu kursi menteri, satu kursi jajaran BUMN," katanya.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved