Breaking News:

May Day 2019

Khofifah Minta Serikat Buruh Bentuk Tim untuk Kawal 9 Poin Kesepakatan May Day Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ingin memastikan bahwa sembilan poin tersebut terkawal dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Yoni Iskandar
(Surya/Fatimatuz zahroh)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa d8 tengah ribuan buruh dan pekerja di peringatan Hari Buruh di depan Kantor Gubernur Jalan Pahlawan, Rabu (1/5/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Usai menyepakati sembilan butir kesepakatan aspirasi dan rekomendasi buruh dan serikat pekerja, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ingin memastikan bahwa sembilan poin tersebut terkawal dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Salah satunya terkait kesepakatan di poin pertama dan kedua yang menyangkut tetang revisi PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan pencabutan atas Permenkes No 51 Tahun 2018 tentang urun biaya dan selisih biaya.

Juga permohonan fatwa pada Mahkamah Agung untuk melakukan revisi terhadap SE Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015 dan SE Mahkamah Agung Tahun 2018 terhadap rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Khusus Huruf F tentang upah proses sampai 12 bulan.

Untuk mengawal itu, Khofifah meminta serikat buruh dan pekerja untuk segera membuat tim khusus yang membahas detail revisi aturan tersebut.

"Kalaupun kalau kita ingin PP itu dicabut maka saya ingin ini benar-benar disiapkan secara detail oleh aliasi serikatm jadi tidak asal cabut dan revisi," kata Khofifah usai memberi sambutan di depan ribuan buruh yang hadir di depan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Rabu (1/5/2019).

Khofifah ingin tim membuat pointer rasionalisasi terkait poin-poin dalam PP No 78 tahun 2015 yang ingin mereka revisi dan usulannya. Supaya apa yang diajukan oleh serikat buruh dan pekerja Jawa Timur ke pusat untuk revisi aturan itu lebih kongkrit kontennya.

Hasil Becamex Binh Duong Vs Persija, Tumbang 3-1, Macan Kemayoran Gugur dari Piala AFC 2019

Avanza Tertabrak Kereta di Perlintasan Tanpa Palang diTulunggaung, Sopir Tewas di Lokasi

 

"Tim ini juga akan melakukan telaah dari harapan mereka agar gubernur untuk berkirim surat ke MA untuk mengkaji ulang terhadap surat edaran MA dimana masa ada tenggang waktu enam bulan minimal atau 1 tahun sebelum masa PHK," tambahnya kepada Tribunjatim.com.

Tidak hanya itu, tim yang juga akan didukung oleh Disnaker, dan juga pakar hukum juga akan membahas dan menelaah tentang kesepakatan poin ke sembilan terkait jaminan pesangon.

"Setelah telaah dan perhitungan dilakukan saya minta untuk tim agar juga dikoordinasikan dengan Korsubgah KPK. Supaya apa yang kita inginkan bisa berseiring dengan proses kehati-hatian karena akan ada kaitannya dengan jaminan pesangon setelah mereka saat pensiun atau kalau ada PHK," tandasnya.

Selain itu, juha terkait harapan buruh untuk bisa menempatkan tokoh masyarakat di badan pengawan Rumah Sakit senagaimana ada dalam poin kesepakatan. Menurut Khofifah hal itu sangat sejalan dengan apa yang ia inginkan agar tidak ada rumah sakit yang menolak pasien. Tim dari Pemprov dikatakan Khofifah juga akan ikut mengawal realisasi kesepakatan ini.

"Lalu soal pengawas ketenagakerjaan. Regulasi soal ini kan ada di tingkat provinsi, maka mereka ingin agar pengawas ketenagakerjaan dideliver di daeerah supaya bisa diintegrasikan di bakorwil," ucap Khofifah.

Di sisi lain Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jazuli mengatakan pihaknya sepakat bahwa buruh akan melakukan pembentukan tim besok pagi.

"Kita sepakat besok ada pembentukan tim untuk merumuskan hasil kesepakatan yang ada. Harapankan kami enam bulan sudah bisa terealisasi semua, karena menurut saya ini memungkinkan apalagi sebenarnya ini kah isu-isu lama yang para buruh sudah mengerti dan sudah ada lah pointernya apa saja," kata Jazuli.(Fatimatuz zahroh)/Tribunjatim.com)

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved