Akhirnya Dindik Jatim Memutuskan Pendaftaran SMA Negeri di Jawa Timur Akan Menggunakan Nilai UN

Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur memutuskan menggunakan NUN sebagai kriteria utama dalam PPDB.

Akhirnya Dindik Jatim Memutuskan Pendaftaran SMA Negeri di Jawa Timur Akan Menggunakan Nilai UN
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Ilustrasi 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menanggapi keluhan orang tua tentang dihapuskannya Nilai Ujian Nasional (NUN) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri tahun 2019, Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur memutuskan menggunakan NUN sebagai kriteria utama dalam PPDB.

Kepala Dindik Jatim, Saiful Rachman mengungkapkan diambilnya keputusan PPDB menggunakan nilai UN menyesuaikan permintaan dan kondisi masyarakat Jatim.

Sehingga penerapan PPDB menggunakan nilai UN tak hanya memakai sistem zonasi seperti yang awalnya diwacanakan.

Seleksi PPDB SMP Negeri Bisa Pakai Jalur Prestasi Nilai USBN dan Lomba, Pilih 2 SMPN di Dalam Zonasi

Sudah Atur Koordinasi, Dindik Kota Blitar Mulai Siapkan Aplikasi PPDB SMP Sistem Online

"PPDBnya sesuai tahun kemarin, siswa bisa memilih dua sekolah. Dua-duanya di dalam zona atau salah satunya di luar zona. Namun, pertimbangan utamanya yaitu NUN, mereka fight memakai nilai,"ujarnya usai upacara Hardiknas di Gedung Grahadi, Kamis (2/5/2019).

Dengan sistem ini menurutnya siswa dengan NUN tinggi bisa memilih sekolah dimanapun. Dan jika ada dua nilai yang sama akan dipertimbangkan pendaftar di dalam zona dan waktu pendaftaran.

"Zonasi tetap dipakai untuk pengelompokan pendaftaran. Hal ini tidak menyalahi SE, SE menteri ini sifatnya sebagai pedoman. PPDB Zonasi sudah kami pakai sejak tiga tahun lalu ya seperti ini,"ujarnya.

Pasalnya jika SMA negeri di Jatim masih memakai aturan PPDB 90 persen harus dalam zona maka akan menyulitkan. Karena kurang ada pemerataan pendidikan bagi anak-anak yang ingin mendapatkan fasilitas yang baik, karena fasilitas sekolah di Jatim belum merata.

"Gubernur sudah mengkomunikasikan sanksi dengan Mendikbud yang mungkin kami terima karena melanggar aturan. Tetapi sanksi juga harus memperhitungkan situasi dan kondisi lingkungan ini, kalau kami terapkan tapi demo terus ya tidak jalan,"paparnya.

Sistem Zonasi PPDB SD & SMP 2019, Nilai UN dan USBN Tak Dipakai hingga Sekolah Kawasan Ditiadakan

Sistem Zonasi PPDB 2019, Siswa Kurang Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis, Begini Kriterianya

Saiful menegaskan pembagian kuota PPDB yang menggunakan seleksi NUN dilakukan secara online untuk kuota 70 persen. Sisanya sesuai permendikbud ditetapkan lima persen untuk mutasi, lima persen untuk prestasi, dan 20 persen untuk warga miskin.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menambahkan dari 20 persen kuota untuk warga miskin ini, lima persennya akan dialokasikan khusus untuk anak buruh.

"Lima persen alokasi untuk anak buruh dari keluarga kurang mampu. Ini kado dalam rangka May Day dan Hardiknas,"lanjutnya.

Iapun berharap hal ini segera tersosialisasikan di kalangan buruh. Pasalnya buruh ini termasuk biruh di pelabuhan seperti buruh angkut dan buruh di pasar.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved