Fraksi Partai Golkar Kritik Mutasi 147 Pejabat, Nilai Wawali Kota Pasuruan Hanya Pelaksana Tugas

Fraksi Partai Golkar Kritik Mutasi 147 Pejabat, Nilai Wawali Kota Pasuruan Hanya Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota yang Tak Punya Kewenangan Mutasi.

Fraksi Partai Golkar Kritik Mutasi 147 Pejabat, Nilai Wawali Kota Pasuruan Hanya Pelaksana Tugas
SURYA/GALIH LINTARTIKA
Plt Wali Kota Pasuruan sekaligus Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo saat memimpin pengambilan sumpah atas mutasi yang dilakukannya di lingkungan Pemkot Pasuruan unruk pejabat eselon III dan IV 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo dianggap mengambil langkah yang salah dan berlebihan saat memutasi 147 pejabat eselon III dan IV, Senin (29/4/2019) lalu halaman Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan.

Bahkan, Teno, sapaan akrab Plt Wali Kota Pasuruan sekaligus Wakil Wali Kota Pasuruan ini disebut terlalu berani.

Alhasil, keputusan kontroversial ini menuai banyak kritikan dari sejumlah pihak.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf Dapat Penghargaan Lagi, Program Inovasi Kenduren Mas Diapresiasi

Ribuan Buruh Pasuruan Berangkat ke Surabaya Saat May Day, Polres Pasuruan Siapkan 3 Tim

Banjir Pasuruan, Khofifah Minta Pemda segera Anggarkan Pembangunan Kanal ke Laut

Salah satu pihak yang mengkritik adalah Fraksi Partai Golkar (FPG) Kota Pasuruan.

FGD mendesak agar keputusan tersebut dibatalkan karena melampaui batas kewenangan. Dan kedua, itu merupakan mutasi kontroversial yang cacat hukum.

Ketua FPG DPRD Kota Pasuruan Arief Ilham mengatakan, PLT Wali Kota Pasuruan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum.

Bagi dia, pelantikan pejabat eselon III dan IV, serta tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan pemindahan dan pemberhentian kepegawaian, harus ditinjau ulang dan dibatalkan.

“PLT Wali Kota Pasuruan tidak memiliki kewenangan memutasi pejabat. Undang-undang juga mengatur tentang larangan tersebut sehingga harus ditijau ulang dan dibatalkan,” tegas Arief Ilham.

Pihaknya meminta Pemkot Pasuruan agar memperhatikan Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pelantikan pejabat yang baru.

Dijelaskan dia, UU tersebut mengatur kewenangan tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.

Ditambahkan Arief, memutasi pejabat juga harus memperhatikan aspek kompetensi dan kepatutan strata jenjang kepengangkatan dan golongan. Sehingga tidak terjadi loncatan drastis jenjang kepangkatan

“Ada beberapa pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan keahliannya seperti di Dinas Koperasi yang sama sekali tidak memahami permasalahan koperasi. Seorang lurah yang masih baru, sudah naik menjadi kepala bagian dari eselon IV A ke eselon III A,” tandas Arief Ilham

Sekadar diketahui, 147 orang yang terdiri dari eselon IV 81 orang, Lurah 20 orang, eselon III 45 orang dan Camat 1 orang di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Wakil Walikota Pasuruan senin lalu.

Tak hanya itu, Teno juga melantik dan mengambil sumpah 72 orang pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved