Khofifah Sebut PP No 12 Tahun 2019 Jadi Solusi Pemda Bantu Pendanaan SMA/SMK

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa adanya aturan baru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu PP No 12 Tahun 2019

Khofifah Sebut PP No 12 Tahun 2019 Jadi Solusi Pemda Bantu Pendanaan SMA/SMK
(Surya/Fatimatuz zahroh)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak bersama jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri saat kegiatan Asistensi dan Pembinaan Pengelolaaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Gedung Grahadi, Jumat (10/5/2019). 

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa adanya aturan baru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu PP No 12 Tahun 2019 menjadi solusi bagi pemerintah kabupaten kota yang ingin memberikan bantuan dana untuk pendidikan SMA/SMK yang kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Dengan aturan ini, pemkab maupun pemkot yang memiliki dana yang cukup untuk membantu pendidikan SMA/SMK bisa memberikan bantuan keuangan untuk mendanai urusan yang diluar kewenangannya.

Hal itu disampaikan Khofifah usai acara Asistensi dan Pembinaan Pengelolaaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat (10/5/2019).

"Kita ingin make sure bahwa sekarang kan ada aturan baru PP No 12 Tahun 2019 kita ingin semua jelas bagaimana lalu lintas bantuan keuangan daerah. Memang Permendagrinya belum turun tapi kami berharap PP ini akan berikan referensi bahwa bantuan keuangan antar Pemerintah Daerah itu dimungkinkan dilakukan oleh regulasi ini," kata Khofifah.

Terutama untuk masalah pendanaan SMA/SMK di Jawa Timur. Banyak kabupaten kota yang siap memberikan alokasi khusus tambahan penguatan untuk kualitas jenjang pendidikan SMA/SMK di wilayahnya.

Misalnya saja untuk Kota Surabaya yang beberapa waktu lalu ngotot ingin mengambil alih pengelolaan SMA SMK karena tidak ada regulasi yang menbolehkan dan menjamin secara aman bantuan keuangan dari pemda ke pemprov bisa dilakukan.

Dengan aturan ini dikatakan Khofifah hal tersebut dimungkinkan untuk dilakukan. Bahkan Khofifah sepakat jika bantuan keuangan ini dilakukan supaya jangan sampai dengan adanya pemindahan kewenangan SMA/SMK ke pemprov ada downgrade kualitas pendidikan di satu daerah.

Tidak hanya masalah SMA/SMK aturan ini juga memberikan ruang untuk memungkinkan pemda memberikan alokasi dana untuk perbaikan jalan di wilayahnya meski bukan kewenangannya. Misalnya jalan nasional mengalami kerusakan parah sedangkan jika menunggu penambalan jalan dari pemerintah pusat layanan tidak bisa diperbaiki dengan cepat.

Begitu juga untuk masalah pemda yang terkendala saat ingin melakukan normalisasi dan pengerukan sungai yang bukan kewenangannya. Padahal sungai tersebut sudah tinggi sedimentasinya dan menyebabkan banjir.

"Jadi sebetulnya jika aturan ini memungkinkan itu semua maka juga akan membantu kita mewujudkan ruh Cettar dalam layanan masyarakat di Jawa Timur," tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved