3 Akademisi Ilmu Hukum Tolak People Power, Sebut Mengarah ke Inkonstitusional: Harusnya Gugat ke MK

3 Akademisi Ilmu Hukum Tolak People Power, Sebut Mengarah ke Inkonstitusional: Harusnya Gugat ke MK.

3 Akademisi Ilmu Hukum Tolak People Power, Sebut Mengarah ke Inkonstitusional: Harusnya Gugat ke MK
SURYA/SRI WAHYUNIK
seminar nasional tentang people power di jember. 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Tiga akademisi hukum tata negara dari tiga kampus di Indonesia menilai gerakan people power yang digaungkan oleh kubu Capres Prabowo Subianto tidak tepat dalam konteks Pemilu.

Bahkan, dalam konteks Pemilu, gerakan tersebut bisa mengarah kepada gerakan yang inkonstitusional.

Ketiga akademisi itu adalah akademisi STHI Jendera Bivitri Susanti, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril, dan Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari.

Pemkab Jember Gandeng Pukat UGM Wujudkan Komitmen Antikorupsi

Aksi Pencurian Sapi di Tempurejo Jember Berhasil Digagalkan Warga, Sapi DItinggal di Ladang Tebu

Pemkab Jember Sediakan Program Mudik dan Balik Gratis, Daftar Mulai Sekarang

Ketiganya menjadi narasumber dalam seminar bertema 'Ancaman People Power Terhadap Demokrasi Konstitusional' yang digelar oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Sabtu (11/5/2019).

"Menurut saya people power yang saat ini dibahas dalam konteks penyelenggaraan Pemilu, bukan dalam konteks people power secara umum seperti yang terjadi di Filipina, atau Arab Spring tahun 2014, atau seperti awal Jokowi tahun 2014 yang juga menyebutnya people power.

Saat ini saya melihatnya sebagai konteks penyelanggaran Pemilu, dan itu tidak sejalan dengan konstitusi," ujar Bivitri.

Karena jika berkaitan dengan penyelenggaran Pemilu, lanjutnya, konstitusi sudah mengaturnya melalui empat jalur.

Jalur yang ditempuh bisa terkait sengketa administrasi, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu, maupun pidana Pemilu. Konstitusi, kata Bivitri, telah menyediakan lembaga yang menanganinya. Seperti contoh sengketa hasil Pemilu yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Nah yang ada sekarang ini seakan menegasikan lembaga konstitusi yang sudah dibentuk. Kalau sampai ini terjadi, Indonesia akan mundur jauh ke belakang," tegasnya.

Bivitri menambahkan jika di dalam gerakan 'people power' yang saat ini disuarakan ada indikasi tindak kejahatan maka penegak hukum harus mengusutnya.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved