Kasus Suap, Wali Kota Pasuruan Non Aktif Divonis 6 Tahun & Hak Politik Dicabut, Pilih Pikir-Pikir

Kasus Suap, Wali Kota Pasuruan Non Aktif Divonis 6 Tahun & Hak Politik Dicabut 3 Tahun, Pilih Pikir-Pikir.

Kasus Suap, Wali Kota Pasuruan Non Aktif Divonis 6 Tahun & Hak Politik Dicabut, Pilih Pikir-Pikir
TRIBUNJATIM.COM/KUKUH KURNIAWAN
Terdakwa Wali Kota Pasuruan non aktif, Setiyono Usai Menjalani Sidang Dengan Agenda Mendengarkan Putusan Hakim, Senin (13/5/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Wali Kota Pasuruan non aktif Setiyono jalani sidang dengan agenda pembacaan vonis, Senin (13/5/2019).

Sidang sendiri digelar di Ruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo. Dan dipimpin oleh hakim ketua I Wayan Sosiawan, S.H, M.H.

Sebelum membacakan putusan, hakim terlebih dahulu membacakan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Kasus Suap, Wali Kota Pasuruan Non Aktif Dituntut 6 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Ajukan Pleidoi

Jalani Sidang Perdana, Wali Kota Pasuruan Non Aktif Didakwa Atur Proyek Pemkot, Terima Suap Rp 2,9 M

Terdakwa Penyuap Wali Kota Pasuruan Divonis Hakim Pidana 2 Tahun Penjara, Pilih Pikir-Pikir Dulu

"Hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa tak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dan hal yang meringankan terdakwa adalah belum pernah dihukum serta telah mengembalikan uang pengganti sebagian," ujar I Wayan Sosiawan dalam sidang.

Dalam sidang tersebut, terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Bahwa terdakwa divonis pidana penjara selama 6 tahun. Dengan denda Rp 500 juta subsider empat bulan penjara," jelasnya.

Selain itu, jaksa mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 2,260 miliar.

"Yang mana bila tak dapat dbayarkan maka harta benda terdakwa akan disita. Namun apabila tak mencukupi maka diganti pidana penjara selama 1 tahun," tambahnya.

Hakim juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan kepada Setiyono berupa pencabutan hak politik untuk dipilih selama 3 tahun. Terhitung setelah menjalani pidana pokok.

Atas putusan tersebut, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun jaksa penuntut umum menerima putusan, banding, atau pikir pikir dengan jangka waktu 7 hari.

Halaman
12
Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved