MUI dan FKUB Kabupaten Madiun Serukan Tolak Cara Inkonstitusional Terkait Hasil Pemilu 2019

Ketua MUI dan Ketua FKUB Kabupaten Madiun menyerukan kepada seluruh masyarakat agar menjaga kesatuan dan persatuan pasca Pemilu 2019.

MUI dan FKUB Kabupaten Madiun Serukan Tolak Cara Inkonstitusional Terkait Hasil Pemilu 2019
SURYA/RAHADIAN BAGUS
Deklarasi damai pasca Pemilu yang dihadiri tokoh masyakat, ormas, dan Forkopimda Kabupaten Madiun, Senin (13/5/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Madiun dan juga Ketua Forum Kerukunan umat Beragama (FKUB) Kabupaten Madiun menyerukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun agar menjaga kesatuan dan persatuan pasca Pemilu Legilatif dan Pilpres 2019.

"Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut bersyukur atas terselenggaranya Pemilu 17 April 2019.
Berterima kasih dan mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah melaksnakan tugas sebaik-baiknya. di antaranya TNI, Polri, Linmas, KPU, Bawaslu, dan seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya, sehingga Pemilu berjalan aman, tertib, dan lancar," kata Ketua MUI Kabupaten Madiun, KH Muhammad Shodiq, setelah acara di Pendopo Kabupaten Madiun, Senin (13/5/2019).

Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat agar mengawal proses penghitungan suara bersama-sama dengan sebaik-baiknya.

Cara Sekolah di Kota Madiun Agar Siswa Tak Konvoi dan Corat-coret Seragam

Minta Masyarakat Tak Terpancing, Tokoh Keagamaan di Trenggalek Kompak Tolak Gerakan People Power

Dengan harapan, akan terpilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif yang benar-benar amanah, jujur, adil dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Kepada pihak masyarakat yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2019, dapat menempuh melalui jalur hukum yang berlaku dan tidak melakukan cara-cara yang inkonstitusional.

"Jika dalam proses penghitungan suara ini kita temukan sesuatu yang tidak sesuai aturan, kita dapatkan ketidakadilan, kita dapatkan kecurangan, marilah kita kritisi, kita laporkan dengan jalur hukum yang sesuai, kita harus bertindak sesuai konstitusi, kita harus bertindak sesuai dengan hukum, karena negara kita adalah negara hukum, hukum menjadi panglima," katanya.

Selama Ramadan, Hotel Aston Madiun Tawarkan Paket Menu Ala China dan Timur Tengah

Tempat Hiburan Malam di Kota Madiun Boleh Buka di Minggu Kedua Bulan Ramadan

Kemudian, bertepatan dengan bulan Ramadan, ia berharap bulan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang penuh dengan ampunan dan berkah.

"Mudah-mudahan, pada bulan puasa ini, umat Islam yang beribadah, dapat mensucikan hati, lisan, perbuatan dan pikiran," katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua FKUB Kabupaten Madiun, Moharromain.

Mewakili pengurus FKUB yang lain, dirinya mengucapkan terima kasih, kepada seluruh pihak sehingga Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Madiun berjalan baik dan damai.

Wali Kota Madiun Maidi akan Berlakukan Lima Hari Sekolah bagi Pelajar SD dan SMP

Wali Kota Madiun Maidi Ingin Pedagang Pentol yang Berjualan di Sekolah Punya ID Card

FKUB mengimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan atau dicurangi dapat menempuh halur hukum.

Sebab, menurutnya, sesuai dengan undang-undang, sengketa Pemilu sudah ada jalurnya, yakni bisa melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami menolak cara-cara yang inkonstitusional dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Kami mengajak masyarakat, khususnya di Kabupaten Madiun untuk menjaga persatuan dan kesatuan kembali, guna menyongsong NKRI yang tenteram dan damai," imbuhnya. (Surya/Rahadian Bagus)

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com:

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved