Breaking News:

Sutiaji Sebut Perampingan OPD Segera Diselesaikan Pemkot Malang Sebelum Pembahasan APBD Murni 2020

Perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Malang direncanakan rampung sebelum pembahasan APBD Murni 2020.

Penulis: Benni Indo | Editor: Melia Luthfi Husnika
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Ilustrasi OPD Malang 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Malang direncanakan rampung sebelum pembahasan APBD Murni 2020.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji, Senin (13/5/2019). Sutiaji mengatakan, saat ini pemetaan perampingan sudah disusun.

“Maksimal saat pembahasan APBD Induk 2020,” ungkap Wali Kota Malang Sutiaji, Senin (13/5/2019).

Ia menyampaikan pula jika perampingan ini sedang masuk dalam sinergi antar OPD yang akan dilebur nantinya.

Pemkot Malang Akan Buat Taman Ramah Lansia, Ada Jogging Track hingga Areal Refleksinya

Perbaikan Jalan Mulai Dilakukan Pemkot Malang, Dimulai di Jalan IR Rais, Diaspal Sepanjang 1 Km

Dikatakannya lagi saat ini tim ahli terus “berkeliling” dari OPD satu ke yang lainnya menyamaratakan persepsi perampingan.

Wali Kota Malang Sutiaji sempat menjelasan perampingan OPD ini harus dilakukan untuk efisiensi anggaran dan juga program kerja.

“Sekarang sudah mulai disinergikan. Kita tetap bahas dan maksimal saat APBD Induk 2020 ya,” ujarnya.

Sebelumnya ia sempat mengatakan tidak hanya efisiensi anggaran dan kerja, perampingan OPD diharapkannya juga akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN.

Wali Kota Sutiaji Pantau Rencana Kerja OPD Malang, Minta Efisiensi Anggaran Pada Tiap OPD

Gubernur Khofifah Jenguk KH Tholchah Hasan di RSSA Malang : Mohon Doa Agar Allah SWT Beri Kesembuhan

Ada 37 OPD Kota Malang yang dirampingkan menjadi 22 OPD. Program ini diklaim dapat menghemat anggaran belanja Kota Malang hingga mencapai kurang lebih Rp 52 Miliar.

Sementara itu beberapa OPD yang akan dilebur diantaranya sebagian fungsi Disperkim dilebur menjadi satu dengan Dinas Lingkungan Hidup. Sementara sebagian fungsi pada pemukiman dijadikan satu sangan Dinas PUPR.

Kemudian Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian dilebur menjadi satu. Selanjutnya Dinas Sosial dilebur bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Lalu Kebudayaan dilebur dengan Dinas Pendidikan, dan Pariwisata jadi satu dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora).

(Benni Indo)

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved