Breaking News:

Tak Ada Aturan Teknis, Pemkot Malang Tetap Beri THR Pada Honorer, Sumbernya dari Iuran Para ASN

Tak Ada Aturan Teknis, Pemkot Malang Tetap Beri THR Pada Honorer, Sumbernya dari Iuran Para ASN.

Penulis: Benni Indo | Editor: Sudarma Adi
SURYA/RIFKI EDGAR
Wali Kota Malang, Sutiaji, Minggu (12/5/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemkot Malang tak memiliki mekanisme pemberian THR kepada pegawai honorer di lingkup Pemkot Malang.

Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan, meskipun tidak ada aturan yang menyusun secara teknis pemberian THR terhadap honorer, namun honorer tetap mendapat THR.

"Soal honorer kami serahkan ke dinas masing-masing," ujar Sutiaji, Selasa (14/5/2019).

Ada 2 Rest Area dan Stasiun Portable di Tol Pandaan-Malang, Selama Arus Mudik & Balik Lebaran Nanti

Hari Pertama Uji Coba Tol Malang-Pandaan, Banyak Pengendara Tak Bawa Kartu e-Toll

Kemenag Kota Malang: Madrasah Swasta Boleh Gelar PPDB Sampai Tahun Ajaran Baru

Diterangkannya, THR yang diberikan kepada honorer berasal dari iuran para ASN yang bertugas di dinas terkait.

Namun Sutiaji tidak menjelaskan nominal maupun rumus penjumlahan banyaknya nilai THR.

"Kan ada gaji ke-13 dan ke-14 yaitu THR. Biasanya teman-teman iuran," imbuh Sutiaji.

Sementara itu, Pemkot Malang akan mencairkan THR dan gaji ke-13 ASN dalam waktu dekat. Meski dalam PP No. 35 dan 36 tahun 2019 tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 disebut pencairannya diatur dalam Perda.

Sutiaji mengatakan maksud dari PP tersebut sebenarnya terkait dengan sumber pendanaannya, bukan teknis pencairannya. Sayangnya Sutiaji tidak menjelaskan besaran anggaran yang disediakan.

"Kalau itu saya perlu lihat lagi nominalnya. Yang dimaksudkan PP bahwa sumber pendanaannya harus diatur dalam Perda, maka Pemkot Malang tidak ada masalah karena THR dan gaji ke-13 PNS dan anggota Dewan, sudah dianggarkan dalam APBD 2019," kata Sutiaji.

Seperti halnya peraturan pada operasional haji. Sekalipun ada PP, namun tidak perlu ada perda khusus di daerah.

Kegiatan tersebut sudah melekat pada kegiatan perangkat daerah yang membidangi, termasuk penganggarannya.

"Jadi seperti itu, tidak perlu diatur khusus. Lagi pula biaya pembuatan perda terlalu besar," katanya

Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto menambahkan ketentuan dalam PP berlaku bagi daerah yang belum menganggarkan THR dan gaji ke-13 dalam APBD.

Selain itu, menurut dia, tidak lazim Perda disusun untuk teknis pencairan THR dan gaji ke-13. 

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved